10 Tahun Tugas, Ajudan Ungkap Tak Pernah Lihat Jokowi Berkumis

Jakarta, CNN Indonesia --

Ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah mengatakan tidak pernah melihat Jokowi memakai kacamata maupun berkumis selama mendampingi pria asal Solo itu sejak 2016.

Keterangan tersebut disampaikan saat Syarif menjadi saksi dalam persidangan perkara terkait tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11).

Dalam sidang, kuasa hukum Roy Suryo awalnya bertanya kepada Syarif sejak kapan mendampingi Jokowi. Syarif mengaku mendampingi sebagai asisten ajudan sejak 2016.

"Selama saudara jadi ajudan itu, apakah saudara pernah melihat pelapor Saudara Jokowi itu pakai kacamata minus? Jawab spontan saja," tanya kuasa hukum.

"Sepengetahuan saya tidak," jawab Syarif.

[Gambas:Video CNN]

Kuasa hukum juga memperlihatkan sebuah foto melalui layar. Kuasa hukum bertanya apakah Syarif pernah melihat Jokowi memiliki kumis.

"Ini kan, siapa ini? Yang di foto ini?" tanya kuasa hukum.

"Pak Jokowi," jawab Syarif.

"Pernah enggak selama saudara 2016 ya, sampai 2026 sekarang ini 10 tahun kan, Pak Jokowi punya kumis seperti itu? Saya enggak nyebut tebal atau tipis, tapi seperti itu, pernah enggak?" tanya kuasa hukum.

"Sepengetahuan saya tidak pernah," jawab Syarif.

Dalam perkara ini, Roy Suryo didakwa melakukan pencemaran nama baik dan pelanggaran terkait informasi elektronik dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi.

Jaksa mendakwa Roy melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara pada dakwaan subsidair, Roy didakwa melanggar Pasal 35 juncto Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Jaksa juga mendakwa Roy melanggar Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

(yoa/wis)