Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

127 Konten Kritis Dibatasi di Medsos, 74 % Dikaitkan dengan Permintaan Komdigi

Pembatasan konten kritis di media sosial meningkat, 74 persen berasal dari permintaan Komdigi, menimbulkan kekhawatiran kebebasan berekspresi.

Jawa Pos 2 menit baca 0 komentar
127 Konten Kritis Dibatasi di Medsos, 74 % Dikaitkan dengan Permintaan Komdigi
Foto: Jawa Pos

JawaPos.com - Pembatasan konten kritis di media sosial semakin meluas. Remotivi dan SAFEnet dalam temuan terbarunya mencatat ada 127 konten mengalami moderasi hingga 8 November 2026. Sebanyak 94 konten atau 74 persen di antaranya dimoderasi atas permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Temuan ini memunculkan kekhawatiran mengenai ruang kebebasan berekspresi di Indonesia. Sebab, konten yang terdampak bukan hanya unggahan yang diduga melanggar hukum, melainkan juga kritik warga terhadap presiden, pejabat publik, dan kebijakan pemerintah.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sebelumnya yang dirilis pada 8 September 2026. Saat itu, Remotivi dan SAFEnet mencatat 73 konten mengalami moderasi, dengan 66 di antaranya dikaitkan dengan permintaan Komdigi.

Dalam dua bulan, jumlah konten yang dimoderasi bertambah 54 konten. Sementara permintaan moderasi yang dikaitkan dengan Komdigi meningkat dari 66 menjadi 94 konten.

Kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto serta kritik terhadap pejabat dan pemerintahan menjadi dua topik terbanyak dalam pemantauan tersebut. Masing-masing tercatat sebanyak 32 konten atau 25,2 persen.

Platform X menempati urutan pertama dengan 56 konten atau 44,1 persen mengalami moderasi. Disusul Threads sebanyak 43 konten atau 33,9 persen.

Di Threads, salah satu bentuk pembatasan yang banyak ditemukan adalah geolock. Mekanisme ini membuat sebuah unggahan tidak dapat diakses pengguna dengan alamat IP Indonesia. Tercatat 25 dari 43 konten yang dimoderasi di Threads mengalami pembatasan tersebut.

Kritik Warga Tak Bisa Disamakan dengan Pelanggaran

Persoalan yang menjadi perhatian adalah ketika moderasi menyasar ekspresi warga yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kritik terhadap pemerintah, laporan mengenai bencana lingkungan, hingga informasi tentang kondisi kesehatan masyarakat seharusnya mendapat ruang dalam demokrasi. Apalagi, media sosial telah menjadi salah satu saluran warga untuk menyampaikan informasi yang belum tentu terjangkau media arus utama.

Remotivi dan SAFEnet juga menemukan peningkatan moderasi yang dilakukan platform atas dasar panduan komunitas. Jumlahnya mencapai 33 konten atau 26 persen, meningkat dari 9,6 persen pada pemantauan sebelumnya.

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.