JawaPos.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tercatat memasuki dua tahun masa kepemimpinan, pada Selasa (20/10). Prabowo tercatat memiliki 65 menteri, dengan delapan kursi menteri koordinator (Menko) dan 57 menteri teknis.
Selama dua tahun masa pemerintahan, Prabowo tercatat telah delapan kali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet sejak memimpin pemerintahan pada 20 Oktober 2024. Perombakan terakhir berlangsung pada Kamis (15/10), ketika Prabowo melantik sembilan pejabat negara di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Delapan kali reshuffle tersebut berlangsung di tengah penataan struktur pemerintahan, mulai dari pergantian menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga pejabat di lingkungan TNI dan lembaga negara. Dari delapan perombakan kabinet, sedikitnya terdapat 17 posisi menteri yang mengalami pergantian dan 53 pejabat baru yang dilantik dalam dua tahun masa pemerintahan.
Perubahan porsi kabinet itu turut memperlihatkan besarnya struktur pemerintahan yang dibangun selama hampir dua tahun kepemimpinan Prabowo.
Pada reshuffle kedelapan, sejumlah posisi strategis mengalami pergantian. Prabowo menunjuk Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), serta Mayjen Sriyanto sebagai Wakil Kepala BPGMN.
Prabowo juga mengangkat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Sementara itu, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dipercaya menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).
Di bidang pertahanan, Presiden menunjuk Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan bidang Logistik Industri Pertahanan dan Teknologi, serta Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon sebagai Wakil Menteri Pertahanan bidang Strategi Doktrin dan Pembangunan Kekuatan.
Adapun, Dr. Alim Setiawan Slamet diangkat sebagai Wakil Menteri Pertanian dan M. Maulana Bungaran sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas).
Perombakan tersebut menambah panjang daftar perubahan susunan pemerintahan sejak awal masa jabatan.
