Ilustrasi perundungan atau bullying. (Freepik)
2 Tahun Prabowo-Gibran, Pemerintah Diminta Perkuat Pencegahan Perundungan di Sekolah
Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dianggap telah menunjukan keberpihakan kepada pendidikan.
JawaPos.com - Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dianggap telah menunjukan keberpihakan kepada pendidikan. Namun, pemerintah tetap perlu meningkatkan upaya mencegah perundungan di sekolah. Konselor Pendidikan Universitas Negeri Padang (UNP), Julia Eva Putri mengatakan, perhatian besar telah ditunjukan pemerintah dalam dua tahun terakhir terhadap sektor pendidikan. Kebijakan ini penting untuk meningkatkan kualitas SDM. "Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun SDM berkualitas. Namun, tantangan saat ini tidak hanya berkaitan dengan akses dan kualitas pembelajaran, tetapi juga kesejahteraan guru, pembentukan karakter siswa, serta kesehatan mental anak," kata Julia, Minggu (25/10). Meski begitu, masih ada aspek yang harus diperkuat oleh pemerintah. Yakni penguatan layanan konseling, pendidikan karakter, serta pencegahan aksi perundungan (bullying). Baca Juga: Transaksi Narkoba Terbongkar di Cengkareng, Pelaku Diamankan dengan 75 Gram Sabu Aspek ini harus menjadi fokus pemerintah. Pasalnya, berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak. Dia juga menyoroti indikator keberhasilan pembangunan pendidikan yang tidak lagi cukup diukur sekadar dari jumlah lulusan, nilai rapor, atau banyaknya program yang berjalan. Pendidikan di era modern dituntut fokus pada pembentukan keterampilan nyata, kemampuan berpikir kritis, penguatan literasi-numerasi, serta kecakapan siswa menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, Sumatra Barat Policy Forum menyoroti pentingnya pemerataan akses dan fasilitas belajar di Sumbar, khususnya bagi sekolah-sekolah yang terkendala sarana, kekurangan tenaga pendidik, maupun hambatan geografis dan sosial-ekonomi. "Pendidikan karakter, pencegahan perundungan, dan penguatan layanan konseling harus terintegrasi dalam perencanaan kebutuhan pendidikan nasional maupun daerah," tegas Julia. Melalui Sumatra Barat Policy Forum 2026 ini, diharapkan pembenahan sektor pendidikan di Sumbar dapat terus berjalan secara berkelanjutan, didukung data akurat, transparansi anggaran, serta evaluasi terukur guna melahirkan generasi yang unggul secara akademik dan berkarakter kuat.
