Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut lebih dari 33 ribu pelaku usaha kelautan dan perikanan terdampak bencana di Sumatera pada akhir 2025. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun menargetkan pemulihan sektor tersebut dilakukan secara bertahap hingga 2028.
“Lebih dari 33.000 pelaku usaha terdampak di antaranya 5.974 nelayan, 25.386 pembudi daya ikan, 375 unit pengolahan ikan, dan 1.450 petambak garam,” ungkap Trenggono dalam rapat koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (21/10).
Bencana tersebut berdampak pada kegiatan usaha di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang tersebar di 40 kabupaten/kota.
Kerusakan juga meliputi 41.799 unit sarana penangkapan ikan, 35.751 hektare tambak atau kolam beserta prasarana pendukung, serta 3.475 unit keramba. Bencana turut berdampak pada kawasan tambak garam di Aceh.
Untuk mendukung pemulihan, KKP mengalokasikan anggaran Rp 371,8 miliar pada 2026. Anggaran itu terdiri dari Rp 113,8 miliar melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dan Rp 258 miliar dari refocusing anggaran KKP.
Pada tahun ini, pemerintah menargetkan 15.446 hektare tambak dan kolam kembali beroperasi serta 1.030 unit keramba aktif kembali. KKP juga menargetkan pemulihan 651 unit mesin dan kapal, penyaluran 2.146 unit alat tangkap, 375 paket sarana pengolahan ikan, 1.500 unit cool box, serta pengoperasian kembali 506 rumah perebusan garam.
Menurut Trenggono, sejumlah pelaku usaha telah kembali bekerja setelah menerima bantuan dari pemerintah.
“Hingga saat ini, hasilnya sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Sebanyak 5.706 petambak, 228 nelayan, 360 pengolah dan pemasar ikan, dan 506 petambak garam telah bekerja kembali,” paparnya.
Setelah seluruh bantuan terealisasi, KKP menargetkan jumlah penerima manfaat bertambah sebanyak 9.548 petambak, 638 nelayan, serta 15 pengolah dan pemasar ikan.
Di sektor budi daya, sekitar 5.800 hektare tambak dan kolam telah kembali beroperasi di 27 kabupaten/kota. Luasan tersebut mencakup 5.707 hektare di delapan kabupaten/kota di Aceh, 73,67 hektare di Sumatra Utara, dan 33,29 hektare di Sumatera Barat.
Di Aceh, KKP bersama Satgas PRR Pusat dan Pemerintah Kota Langsa telah memulihkan 300 hektare tambak masyarakat di Gampong Sungai Pauh Pusaka. Sementara itu, 120 hektare tambak udang di Aceh Timur juga telah kembali beroperasi. Pembudidaya di Pidie Jaya turut melaksanakan panen perdana udang vaname dari tambak yang telah dipulihkan.
Adapun di Sumatera Barat, KKP telah mengaktifkan kembali 80 unit keramba jaring apung melalui dana ABT. Sementara itu, keramba terdampak di Aceh dan Sumatera Utara akan dipulihkan menggunakan anggaran refocusing.
“Keramba terdampak di Aceh dan Sumatera Utara akan segera kami pulihkan menggunakan anggaran refocusing,” jelas Trenggono.
Untuk mempercepat pemulihan tambak dan kolam yang tertimbun lumpur serta material banjir, KKP mengerahkan 12 unit ekskavator.
Dengan rincian, delapan unit ditempatkan di Aceh, dua unit di Sumatera Utara, yakni Deli Serdang dan Tapanuli Tengah, serta dua unit di Sumatera Barat, yakni Agam dan Padang Pariaman.
“Alat berat ini mempercepat pembersihan dan perbaikan saluran tambak dan kolam sehingga lahan bisa segera beroperasi,” ujar Trenggono.
Sementara itu, pemulihan sektor garam dilakukan melalui pembangunan 506 rumah perebusan garam di lima kabupaten di Aceh, yakni Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, dan Aceh Timur.
Sebanyak 15 unit di Bireuen telah beroperasi dan melakukan perebusan garam perdana pada 19 Oktober 2026. Adapun 491 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi dan ditargetkan seluruhnya beroperasi pada minggu kedua Desember 2026.
“Sebanyak 15 unit di Bireuen sudah beroperasi dan perebusan garam perdana telah dilakukan pada 19 Oktober lalu. Sisanya, 491 unit, sedang dalam tahap konstruksi dan kami targetkan seluruhnya beroperasi pada minggu kedua Desember 2026,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Trenggono mengatakan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor kelautan dan perikanan akan berlanjut pada 2027 dan 2028, terutama untuk memulihkan sarana produksi yang belum sepenuhnya pulih.
“Pada 2027 dan 2028 rehabilitasi tambak, keramba, mesin dan kapal, alat tangkap, sarana pengolahan, serta sarana pergaraman akan kami lanjutkan secara bertahap,” terang dia.
Ia pun menegaskan, KKP berkomitmen menyelesaikan seluruh target kinerja hingga akhir 2026 sekaligus melanjutkan program pemulihan dalam dua tahun berikutnya.
“Kami berkomitmen menyelesaikan seluruh target kinerja hingga Desember 2026 dan melanjutkan program pemulihan sampai 2028 agar pemulihan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat bangkit lebih kuat,” tandas Trenggono.
