6 Saksi Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Minta Pelindungan LPSK

JawaPos.com - Enam saksi yang terlibat dalam penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden di Bareskrim Polri resmi mengajukan permohonan pelindungan ke Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Langkah ini diambil untuk memastikan keselamatan serta rasa aman para saksi selama proses penanganan perkara berlangsung.

Ketua LPSK Achmadi menuturkan, pihaknya telah menerima berkas permohonan tersebut dan tengah melakukan proses penelaahan sejak 6 November 2026 lalu.

"Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana," tegas Achmadi, Selasa (10/11).

Dalam menjalankan tahapan ini, LPSK terus membangun koordinasi intensif bersama tim penyidik Bareskrim Polri.

Achmadi menjelaskan, penelaahan permohonan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria krusial.

Beberapa di antaranya meliputi bobot kepentingan keterangan saksi, potensi tingkat ancaman yang mengintai, hingga kondisi khusus yang dialami oleh para saksi maupun korban.

Proses evaluasi ini berjalan sesuai mandat regulasi yang berlaku, yakni mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

Potensi Penambahan Saksi yang Dilindungi

LPSK memastikan akan memantau dari dekat seluruh dinamika perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ini. 

Seiring berjalannya proses penyidikan di Kepolisian, Achmadi membuka peluang adanya penambahan jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan serupa.