Jakarta -
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti 70 ribu lebih balita yang terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Puan menegaskan pentingnya perlindungan kesehatan bagi anak-anak.
70 Ribu Anak Kena ISPA Imbas Karhutla, Puan Minta Pemerintah Bantu Pengobatan
Ketua DPR Puan Maharani soroti 70 ribu balita terkena ISPA akibat karhutla. Ia mendesak pemerintah prioritaskan perlindungan kesehatan anak-anak.
"Bagi orang tua, anak yang mengalami gangguan kesehatan, termasuk masalah pernafasan menghadirkan kecemasan yang sangat dekat dan mendesak," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).
Puan meminta pemerintah segera selesaikan persoalan Karhutla sebab dampaknya sudah meluas. Dirinya menyebut para orang tua paati ingin anak-anaknya beraktivitas dengan normal.
"Pemerintah perlu menjawab keadaan tersebut dengan keputusan yang memberi kepastian bahwa keselamatan anak mendapat perhatian penuh dan dukungan tersedia selama dibutuhkan," ucapnya.
"Setiap orang tua ingin melihat anaknya bisa menjalankan aktivitas dengan nyaman, tidur dengan tenang, dan kembali bermain. Harapan yang sederhana ini perlu menjadi perhatian utama kita dalam menentukan langkah penanganan," tambah dia.
Puan meminta pemerintah fokus memberikan perlindungan bagi anak-anak selain berupaya memadamkan api. Anak-anak, menurutnya, perlu dijamin kesempatan tumbuh dan berkembang dengan baik.
"Selain proses pemadaman api yang masif, Pemerintah perlu menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan bersama dalam penanganan Karhutla. Perlindungan anak dari kabut asap yang ditimbulkan Karhutla harus menjadi komitmen nasional," tuturnya.
Ketua DPP PDIP ini mendorong pemerintah mendengarkan keluarga terdampak karhutla sebagai dasar pemberian bantuan penanganan. Pemerintah diminta memberikan penjelasan yang transparan terkait langkah pertolongan bagi anak-anak yang terdampak karhutla.
"Informasi harus membantu keluarga memahami keadaan serta pilihan pertolongan, dengan tetap menjaga harapan dan menghindari kesimpulan tentang masa depan anak yang belum didukung pemeriksaan," sebutnya.
Selain itu, Puan menilai perlunya ada intervensi untuk menyediakan dukungan alat medis. Tak hanya itu, diharapkan pemerintah membantu biaya pengobatan korban Karhutla.
"Jangan sampai para korban Karhutla ini menanggung beban ganda. Pastikan layanan BPJS bagi masyarakat terdampak tidak ada hambatan," sebutnya.
"Pemerintah juga perlu memberi pendampingan dan bantuan kepada para orang tua yang anaknya sakit akibat paparan kabut asap. Kemudian dukungan untuk tenaga kesehatan, serta petugas dan relawan yang terus membantu penanganan Karhutla," tambah dia.
Diketahui, berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI per 18 Oktober 2026 pukul 10.00, jumlah kumulatif kasus ISPA kini mencapai 306.309 kasus, dari semula 277.075 di Rabu (14/10).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 69.015 kasus dialami balita berusia 0 hingga 5 tahun. Sementara itu, kelompok anak-anak berusia 6 hingga 9 tahun yang terdampak ISPA tercatat 77.022 kasus dan kelompok lanjut usia (lansia) sebanyak 49.680 kasus. Data Kemenkes RI juga mencatat 22 kasus ISPA pada kelompok pengidap asma.
Penambahan kasus harian ISPA di wilayah terdampak karhutla tercatat sebanyak 2.778 kasus pada 17 Oktober 2026. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan penambahan kasus pada 16 Oktober yang mencapai 2.808 kasus.
(ial/eva)
