Ada Mahasiswa Mau Jadi Presiden, Sahroni Guyon Jangan Sampai Ijazah Palsu

Jakarta -

Komisi III DPR mengelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait RUU Perampasan Aset dengan mahasiswa Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2 FHUI). Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berkelakar ke mahasiswa bahwa ijazah itu penting, namun jangan sampai palsu.

Dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Senin (26/10/2026), awalnya Sahroni menanyakan mimpi dari mahasiswa yang hadir. Salah satu mahasiswa pun ada yang mengatakan bermimpi jadi presiden.

"Coba di antara yang hadir di sini, mimpi tertingginya apa coba?" kata Sahroni.

"Saya mau jadi Presiden," jawab salah satu mahasiswa.

Kemudian, Sahroni menyebutkan, selama masih gratis, semuanya bisa bermimpi jadi apa pun. Untuk itu, Sahroni meminta para mahasiswa yang ada tidak hanya pintar urusan akademik saja.

"Kalian juga jangan cuman hanya pintar di universitas. Pintar itu banyak tempat, yang penting kamu punya akal," ucap dia.

"Jangan cuma nilai 6, 6 kayak saya. Kayak saya nih. Kan banyak tuh di Instagram bilang, 'Wah, ini kok orang kayak gini bisa jadi pejabat?'. Daripada nilai 9 kagak jadi ape-ape," tambahnya.

Sahroni mengatakan para mahasiswa harus memiliki kemampuan berpikir di mana pun, dan ijazah bukan jadi indikator utama. Kemudian, Bendum Partai NasDem itu mengingatkan bahwa ijazah memang penting, tapi bukan berarti harus memalsukannya.

"Tapi prinsip smart kita berpikir kapan pun dan di mana pun, kalian harus punya itu. Ijazah tidak jadi level utama. Tapi ijazah perlu, jangan sampai ada ijazah palsu," ucapnya.

Setelah rapat, Sahroni menjelaskan perkataannya tersebut disampaikan agar mahasiswa tidak hanya pintar dalam ijazah saja. Selain itu, menurut Sahroni mahasiswa jangan sampai menggunakan yang ijazah palsu karena terlalu fokus mengejar ijazah.

"Tadi saya memberikan motivasi kepada teman-teman, bukan hanya sebatas pintar dalam ijazah, tapi smart dalam berpikir. Jangan sampai hanya pintar di ijazah, tapi tidak smart, dan jangan sampai ada ijazah palsu. Itu aja tadi yang disampaikan," ucapnya.

Terkait sikap NasDem soal polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka, Sahroni menyebutkan partainya mengikuti mekanisme yang ada. Sahroni mengatakan proses lainnya terkait polemik ijazah ini belum ada.

"Kita ngikutin mekanisme aja. Proses yang lainnya belum ada lagi," tuturnya.

(rfs/gbr)