JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkap dugaan makar dalam kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Yusril menyebut, penanganan kasus tersebut kini berkembang karena sudah ada upaya untuk melumpuhkan presiden. Karena itu, kasus yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tersebut tidak bisa lagi tidak bisa dianggap pidana penyadapan semata.
”Jadi, sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa kasus ini bukan sekadar penyadapan atau intersepsi elektronik, tetapi sudah mengarah pada dugaan tindak pidana makar,” kata dia pada Senin (9/11).
Keterangan itu disampaikan berdasar tafsir para ahli hukum. Menurut dia, penyadapan terhadap masyarakat biasa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana umum. Namun, apabila tindakan tersebut menyasar presiden, persoalannya perlu dikaji lebih jauh dengan mempertimbangkan kedudukan dan kewenangan konstitusional yang melekat pada jabatan presiden.
”Presiden adalah primus inter pares (yang utama di antara sesama). Presiden bukan orang biasa karena jabatan tersebut melekat pada dirinya beserta seluruh hak, harkat, martabat, dan kewenangan sebagai kepala negara,” bebernya.
Menteri yang juga salah seorang ahli hukum tata negara tersebut menyampaikan bahwa ada indikasi keterkaitan perkara penyadapan tersebut dengan Pasal 191, 192, dan 193 KUHP. Dia memastikan, hal itu tengah didalami bersama pasal-pasal mengenai penyadapan atau intersepsi elektronik.
Yusril mengungkapkan, salah satu kemungkinan motif yang didalami adalah upaya melumpuhkan presiden agar tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai kepala negara. Bahkan, penyelidikan juga mencermati kemungkinan dugaan yang lebih serius. Yakni upaya pembunuhan terhadap presiden hingga penggulingan pemerintahan.
Namun demikian, Yusril menegaskan bahwa sejauh ini berbagai kemungkinan tersebut belum dapat dipastikan karena proses hukum masih berlangsung pada tahap penyelidikan. Penetapan dugaan tindak pidana dan konstruksi perkara sepenuhnya menjadi kewenangan penyelidik berdasar alat bukti yang ditemukan.
”Kita belum dapat memastikannya karena prosesnya masih dalam tahap penyelidikan,” terang dia.
