Advokat Subhan Palal yang sebelumnya menggugat dokumen pendidikan mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kembali membuat laporan hukum.
Subhan melaporkan seorang ahli yang disebutnya memberikan keterangan palsu dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik pendidikan Gibran ke Polda Metro Jaya.
Laporan tersebut tertuang dalam nomor LP/B/8115/X/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.
Ahli yang dimaksud yakni Ina Liem, seorang saksi ahli konsultan pendidikan yang dihadirkan pihak Gibran saat sidang MK pada Kamis (19/10).
Ia menilai keterangan Ina Liem bermasalah karena dianggap bertentangan dengan dokumen pendidikan Gibran.
Subhan juga menganggap keterangan itu dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tentang pembatalan surat keterangan penyeteraan pendidikan SMA Gibran.
"Kenapa ini saya laporkan? Karena menurut saya ini mengganggu keberadaan putusan MA nomor 742 yang telah berkekuatan hukum tetap. Akibat keterangan dia ini, sekarang di masyarakat terbentuk opini, apa? Seolah-olah Gibran memiliki syarat pendidikan dan itu dia mau fight di PTUN. Itu gara-gara ini, gara-gara apa? Kesaksian palsu dari ahli ini," kata Subhan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (19/11).
Atas dasar itu, Subhan melaporkan Ina Liem dengan dugaan pelanggaran Pasal 373 KUHP terkait pemberian keterangan palsu di atas sumpah.
Laporannya tersebut kini telah diterima. Ia juga sudah menyerahkan sejumlah alat bukti berupa rekaman video dan dokumen pendukung.
Subhan juga mengaku telah mengirimkan surat keberatan kepada MPR agar Gibran diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Wakil Presiden. Subhan juga meminta agar Gibran tidak menerima hak pensiun maupun tunjangan dari negara.
Tak hanya itu, Subhan meminta Gibran mengembalikan uang negara yang menurutnya telah diterima selama menjabat sebagai Wali Kota Solo hingga Wakil Presiden.
"Saya sudah mengajukan surat ke MPR agar Gibran diberhentikan dengan tidak hormat. Dan Gibran tidak boleh menerima pensiun atau tunjangan atau apa pun dari negara. Tiga, Gibran juga harus mengembalikan uang yang sudah dia pakai saat menjadi Wali Kota ilegal dan saat menjadi Wapres ilegal," kata dia.