JawaPos.com – Tim kuasa hukum mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menghadirkan ahli keuangan negara, Agung Firman Sampurna, dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023–2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Kuasa hukum Gus Yaqut, Dodi S. Abdulkadir, menjelaskan kehadiran Agung bertujuan memberikan pemahaman kepada majelis hakim mengenai status dana yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) serta kedudukan kuota dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Menurut Dodi, terdapat perbedaan mendasar antara konsep keuangan negara, kekayaan negara, dan keuangan haji. Karena itu, pihaknya berharap keterangan ahli dapat membantu hakim melihat persoalan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
"Diharapkan Majelis dapat memahami mengenai pengertian keuangan negara, kekayaan negara dan keuangan haji secara benar, secara kontekstual berdasarkan norma-norma yang mengatur mengenai keuangan negara," kata Dodi di sela persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Selasa (10/11).
Sementara, Agung menjelaskan bahwa Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara harus didasarkan pada bukti yang menunjukkan berkurangnya uang, surat berharga, atau barang milik negara.
"Harus dilihat apakah tindakan tersebut itu berdampak kepada kekurangan uang, surat berharga atau barang," ucap Agung.
Berdasarkan kajian yang dilakukannya, Agung menilai pembagian kuota haji tambahan yang menjadi pokok perkara tidak mengakibatkan kerugian negara. Menurut dia, perhitungan kerugian yang diajukan dalam perkara tersebut belum memperlihatkan adanya aset negara yang berkurang akibat kebijakan pembagian kuota tersebut.
Agung juga menekankan perbedaan antara setoran jemaah haji dengan kekayaan negara. Merujuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, setoran jemaah merupakan dana titipan yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan ibadah haji.
Dalam pengelolaannya, lanjut dia, BPKH bertindak sebagai wakil jemaah, sedangkan pemerintah memiliki kewenangan mengatur pembagian kuota sekaligus memberikan pelayanan kepada jemaah.
Mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi salah satu dasar dalam perkara tersebut, Agung menyebut majelis hakim memiliki kewenangan untuk menguji laporan itu melalui proses persidangan. Ia turut menyoroti kelengkapan dokumen yang menjadi landasan pelaksanaan prosedur pemeriksaan.
