JawaPos.com - Polri memecat Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution secara tidak hormat melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pada Selasa (10/11). Jenderal bintang dua tersebut terbukti melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga terjerat beberapa pasal sekaligus.
Berdasar keterangan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir kepada awak media, Ahrie disangkakan melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022.
Perinciannya, Pasal 5 Ayat (1) Huruf C dan Huruf G terkait dengan melanggar kewajiban dalam etika kelembagaan dan Pasal 8 Huruf C Angka 1 terkait dengan pelanggaran kewajiban dalam etika kepribadian. Kemudian, Ahrie disangkakan tidak menaati larangan Pasal 11 Ayat (1) Huruf A dan Huruf B terkait dengan etika kelembagaan.
”Dugaan pelanggaran yang diperiksa berkaitan dengan perbuatan terduga pelanggar AS (Ahrie) saat menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri. Yaitu, diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” beber Isir.
Dalam potongan video persidangan yang dibagikan oleh Mabes Polri kepada awak media, tampak Ahrie tertunduk lesu saat menjalani persidangan di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta. Sidang itu berlangsung mulai pukul 09.00 WIB dan berakhir sekira pukul 20.00 WIB.
Selama lebih kurang sebelas jam tersebut, Ahrie menjalani persidangan KKEP Polri. Meski sempat menyampaikan pembelaan, majelis sidang KKEP Polri yang dipimpin oleh Komjen Pol Rudy Darmoko itu memutuskan akhir terbukti melanggar sejumlah pasal yang disangkakan terhadap mantan kepala Divisi Hukum (Divkum) Polri tersebut.
”Dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap terduga pelanggar AS, diputuskan yang pertama, sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” tegas Isir.
Atas putusan tersebut, Ahrie sudah mengajukan banding. Polri memberikan hak tersebut dan bakal memproses banding itu setelah membentuk komisi banding. Menurut Isir, sanksi pemecatan secara tidak hormat yang dijatuhkan terhadap Ahrie sekaligus menegaskan bahwa instansinya tidak pandang bulu.
”Kami ingin menegaskan kembali bahwa Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur, serta kode etik profesi yang berlaku,” imbuhnya.
