Akankah Kekalahan Trump di Pemilu Sela Pengaruhi Hubungan India-AS?

New Delhi -

Setelah Partai Demokrat meraih kemenangan telak dalam pemilu sela dan menguasai kedua majelis Kongres, pemerintahan Partai Republik yang dipimpin Donald Trump dipastikan menghadapi pengawasan yang lebih ketat hingga akhir masa jabatannya.

Trump juga diperkirakan akan menghadapi penolakan terhadap kebijakan luar negeri kontroversialnya. Kebijakan tersebut telah menjauhkan AS dari sebagian besar sekutunya dan menyeret negara itu ke dalam perang lain yang tidak populer di Timur Tengah. Pada saat yang sama, pemerintahan Trump juga mengambil sejumlah langkah yang kurang menonjol tetapi tetap menuai kontroversi di panggung global, termasuk serangkaian konfrontasi dengan India.

Hubungan antara New Delhi dan Washington masih dibayangi ketegangan akibat mandeknya kesepakatan perdagangan, pembatasan imigrasi, serta perbedaan pandangan terkait pembelian minyak dan senjata Rusia oleh India. Situasi ini terjadi meskipun AS telah memberikan pengecualian terhadap larangan impor minyak pada Maret 2026 dan Trump mencabut sebagian sanksi terhadap Rusia pada Oktober.

Meski Kongres AS yang baru berpeluang menekan Trump dalam isu-isu seperti tarif dan imigrasi, presiden tetap memiliki kewenangan besar dalam menentukan arah kebijakan luar negeri.

Kongres AS berpeluang menekan kebijakan dagang Trump

Kebijakan Trump terhadap India diuji melalui sektor perdagangan. Hingga kini, India dan AS belum meresmikan kerangka kerja sementara yang dibahas Trump dan Perdana Menteri Narendra Modi pada Februari. Kedua negara masih berselisih mengenai akses pasar dan berbagai komitmen perdagangan lainnya.

Shanthie Mariet D'Souza, pendiri Mantraya Institute of Strategic Studies, memperkirakan Kongres yang baru akan menerapkan "pengawasan yang lebih ketat terhadap langkah-langkah proteksionis" yang didorong pemerintahan Trump.

Para legislator AS, menurutnya, dapat mendorong adanya "pengawasan perdagangan yang lebih ketat serta standar yang lebih jelas terkait isu lingkungan dan ketenagakerjaan."

Kepada DW, ia mengatakan bahwa kondisi tersebut dapat memberi sedikit kelonggaran bagi India, yang menjadikan AS sebagai pasar ekspor terbesarnya.

D'Souza juga menilai bahwa "pilar-pilar fundamental kemitraan strategis India-AS diperkirakan akan tetap kokoh" dan "tujuan jangka panjang untuk memperdalam hubungan ekonomi kemungkinan besar akan terus berlanjut."

Trump tidak rasional?

Isu imigrasi menghadirkan tantangan tersendiri. Pengetatan aturan visa H-1B oleh pemerintahan saat ini, termasuk penerapan biaya hingga sekitar Rp1,6 miliar untuk permohonan baru tertentu, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan profesional dan perusahaan teknologi asal India yang bergantung pada program tersebut untuk bekerja di AS.

Mayoritas Partai Demokrat kemungkinan akan meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan ini. Namun, langkah tersebut tidak serta-merta membatalkan kebijakan yang diberlakukan melalui tindakan eksekutif Trump.

"Kedua partai memiliki masalah yang lebih besar untuk dihadapi," kata Rajkrishna Iyer, pengacara imigrasi berlisensi di California. "Selama lebih dari 25 tahun terakhir, Kongres tidak melakukan apa pun terkait imigrasi," tambahnya.

Iyer menilai imigrasi legal bukan prioritas utama bagi para pemilih. Meski begitu, ia memandang hasil pemilu sela sebagai pesan bagi Trump terkait arah kebijakan imigrasinya.

"Seorang presiden yang rasional tidak akan menghabiskan waktu untuk memberlakukan pembatasan lebih lanjut terhadap imigrasi legal. Namun, seperti yang kita ketahui, presiden ini tidak rasional," ujar Iyer.

Menurutnya, biaya baru yang sangat tinggi untuk sejumlah permohonan visa H-1B berpotensi digugat di pengadilan.

"Kemungkinan besar aturan baru tersebut tidak akan berlaku. Dan jika berlaku, pengadilan federal kemungkinan besar akan membatalkannya karena biayanya tidak wajar," kata Iyer.

Meski cabang eksekutif memiliki kewenangan untuk menaikkan biaya guna menyesuaikan dengan biaya administrasi dan inflasi, Iyer berpendapat bahwa tarif sebesar itu dapat menghalangi orang mengajukan permohonan imigrasi secara sah.

"Hanya Kongres yang dapat mengesahkan undang-undang semacam itu," ujarnya.

AS masih ingin mengurangi ketergantungan pada Rusia

Peta kekuasaan baru di Washington juga berpotensi memicu perubahan geopolitik dan penyesuaian kebijakan terhadap Rusia. Namun, belum jelas apakah Kongres yang didominasi Partai Demokrat akan mendorong perubahan dalam perselisihan antara New Delhi dan Washington terkait pembelian energi Rusia oleh India.

Saat Kongres melakukan pemungutan suara mengenai sanksi terhadap Rusia pada September, sejumlah besar anggota Partai Demokrat bergabung dengan anggota Partai Republik untuk mendukung pembatasan perdagangan terhadap Moskow.

"Mengenai minyak Rusia, pemerintah kemungkinan akan tetap memprioritaskan pengurangan ketergantungan pada Moskow, tetapi akan menangani masalah ini dengan kehati-hatian diplomatik untuk menghindari ketegangan dalam hubungan dengan New Delhi," kata D'Souza.

India marah atas pasokan senjata AS ke Pakistan

Dinamika hubungan kedua negara tidak terlepas dari perang Iran. Setiap eskalasi berpotensi memengaruhi ekspor energi dari Timur Tengah dan membuat India semakin rentan karena ketergantungannya pada impor minyak dalam jumlah besar.

Namun, Navtej Sarna, mantan Duta Besar India untuk AS dan Israel, mengingatkan agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan mengenai dampak hasil pemilu terhadap kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah.

"Mungkin terlalu sederhana untuk mencoba menganalisis hasil-hasil ini demi mengetahui dampak langsungnya terhadap bidang-bidang tertentu dalam kebijakan luar negeri. Banyak hal akan bergantung pada bagaimana reaksi Trump," kata Sarna kepada DW.

Pada saat yang sama, Sarna memperkirakan Washington akan menjadi "tempat yang lebih diperebutkan", dengan penolakan yang lebih kuat dari Kongres terhadap berbagai isu yang memecah belah India dan AS.

"Jika hal itu dapat menciptakan keseimbangan dan stabilitas serta memulihkan hubungan kelembagaan, itu baik bagi masa depan jangka panjang hubungan kita," tambahnya.

Kerja sama keamanan juga menjadi salah satu pemicu gesekan. New Delhi masih merupakan pembeli terbesar senjata Rusia, kondisi yang membuat Washington tidak puas. Di sisi lain, India menentang pasokan senjata AS ke Pakistan, termasuk penjualan teknologi militer canggih senilai sekitar Rp11 triliun untuk jet tempur F-16 Pakistan.

"Dukungan militer Washington kepada Pakistan tetap menjadi isu yang kompleks. Namun, penyesuaian regional yang sedang berlangsung dan kekhawatiran AS mengenai stabilitas di kawasan tersebut kemungkinan akan mencegah terjadinya perubahan kebijakan yang signifikan," kata D'Souza.

Apakah kebijakan Trump bisa semakin keras terhadap India?

Pertanyaan yang lebih besar dari hasil pemilu ini, yakni apakah Washington bisa lebih dapat diprediksi atau justru mendorong Donald Trump menjadi lebih konfrontatif.

Seorang presiden yang posisinya melemah bisa saja lebih terdorong mencari kompromi di dalam negeri. Namun, Trump juga dapat merespons perlawanan Kongres dengan mengambil sikap yang lebih keras di bidang lain.

"Kami berharap kekalahan dalam pemilu ini akan mendorong Trump untuk melakukan evaluasi yang lebih matang terhadap tindakan-tindakannya sebelumnya," kata Amitabh Mattoo, dekan School of International Studies di Universitas Jawaharlal Nehru, kepada DW.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa masih terlalu dini untuk menilai dampaknya terhadap hubungan India-AS.

"Alih-alih melunakkan pendekatannya, presiden justru bisa semakin bersikeras dan mengambil sikap yang lebih keras terhadap New Delhi jika ia meyakini bahwa warga India, terutama sebagian komunitas diaspora, berperan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kekalahan partainya."

Bisnis tetap berjalan?

Harsh Pant dari Observer Research menilai presiden AS tetap memiliki pengaruh besar dalam kebijakan luar negeri meski Partai Republik mengalami kemunduran. Menurutnya, kemitraan India-AS selama ini juga mendapat dukungan bipartisan.

"Saya tidak berpikir India akan menjadi salah satu isu yang kemungkinan besar memicu pertentangan antara Gedung Putih dan Kongres", kata Pant kepada DW.

Namun, ia menilai pengalaman dua tahun terakhir justru mempertegas pentingnya bagi India untuk tidak bergantung pada satu mitra saja.

"Kebutuhan akan diversifikasi kemitraan, kebutuhan untuk mandiri di sektor-sektor kritis tertentu, serta kebutuhan akan rantai pasokan alternatif, semua isu tersebut tetap ada. Pemilu sela AS tidak benar-benar mengubah perhitungan tersebut," ujarnya.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Levie Wardana

Editor: Adelia Dinda Sani

(nvc/nvc)