JawaPos.com - Sejumlah aktivis lingkungan dari Walhi dan koalisi Orang Muda Pulihkan Indonesia melayangkan kritik tajam terhadap pemerintah dan DPR.Â
Mereka menilai para pemangku kebijakan jauh lebih sigap merespons pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ketimbang menangani darurat bencana ekologis dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) di berbagai daerah.
Kritik tersebut disuarakan dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (12/11) siang, menyusul diserahkannya surat pengunduran diri Gibran kepada MPR.
Perwakilan Desk Disaster Sumatera Selatan (Sumsel), Suci Nasari, menilai ada ketimpangan respons yang sangat mencolok antara dinamika politik di ibu kota dan krisis lingkungan yang melanda daerah. Menurutnya, persoalan serius di lapangan seolah diabaikan oleh para pemangku kebijakan.
"Pemerintah ini entah menutup mata atau seolah bertuli-tuli tentang persoalan yang terjadi di Indonesia saat ini, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Papua, dan berbagai daerah terdampak lainnya," ujar Suci, Kamis (12/11).
Ia menambahkan, perhatian pemerintah berbondong-bondong tertuju pada dinamika politik kepemimpinan negara, sementara bencana alam di daerah luput dari penanganan serius.
"Giliran bencana-bencana begini terjadi, pemerintah seolah menutup mata. Tetapi ketika kita lihat wapres kita mengundurkan diri, itu ramai sekali pemerintah-pemerintah yang berbondong-bondong untuk membahas bahkan datang terkait hal tersebut. Sangat miris sekali," ungkapnya.
Suci menegaskan, pergantian pucuk pimpinan negara tidak akan membawa perubahan signifikan bagi masyarakat terdampak apabila negara tetap abai terhadap kerusakan alam serta gagal menindak pihak perusak lingkungan.
"Siapapun wapresnya, siapapun presidennya, kalau memang seolah-olah bertuli-tuli, enggak melihat persoalan yang terjadi saat ini, bahkan enggak ada tanggung jawab sama sekali untuk memulihkan, ini sama saja," tegasnya.
ISPU Sumatera Selatan Tembus Angka 1.702
