Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan, Jawa Tengah, mulai mempersiapkan proses sertifikasi tanah yang digunakan sebagai Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ngembak. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengamanan aset milik daerah.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan Anang Armunanto bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Sekda Grobogan, Jumat (6/11).
Dalam pertemuan itu, pembahasan difokuskan pada penelusuran status kepemilikan dan riwayat penguasaan tanah. Selain itu, Pemkab Grobogan juga melakukan pencocokan dokumen administrasi dengan kondisi fisik lahan di lapangan serta menginventarisasi dokumen yang diperlukan untuk mendukung proses sertifikasi.
Berdasarkan pemetaan awal, kawasan TPA Ngembak terdiri atas sejumlah bidang tanah dengan status kepemilikan berbeda. Sebagian lahan telah berstatus hak pakai Pemerintah Kabupaten Grobogan, sementara bidang lainnya merupakan tanah hak milik warga hingga tanah negara atau tanah GG.
Perbedaan status tersebut membuat proses sertifikasi memerlukan penanganan administratif secara cermat. Setiap bidang tanah perlu ditelusuri dan ditangani sesuai dengan status serta ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui koordinasi lintas perangkat daerah, Pemkab Grobogan mulai mengidentifikasi kelengkapan dokumen, potensi kendala, hingga langkah tindak lanjut yang diperlukan. Upaya ini diharapkan dapat memperlancar proses sertifikasi sekaligus memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan.
Pensertipikatan lahan TPA Ngembak menjadi bagian dari upaya Pemkab Grobogan dalam menata dan mengamankan aset daerah. Dengan kejelasan status hukum, setiap bidang tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan publik diharapkan memiliki dasar kepemilikan yang kuat, tertib secara administrasi, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kepastian hukum atas lahan tersebut juga diharapkan mendukung keberlanjutan pengelolaan fasilitas persampahan di Kabupaten Grobogan. Dengan demikian, pengamanan aset tidak hanya memberikan perlindungan terhadap kekayaan daerah, tetapi juga menjadi landasan bagi pengelolaan layanan publik yang lebih tertata.
(ory/ory)
