Jakarta -
Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra terkait isu Ketum Golkar Bahlil Lahadalia diduga terlibat dalam kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto. Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) meminta Said Didu dan Sri Radjasa tanggung jawab.
"Kami selaku kader muda Partai Golkar menginginkan iktikad baik untuk sesegera mungkin memberikan klarifikasi dan permohonan maaf karena kami sudah pelajari secara lengkap pernyataan keduanya di podcast," ujar Ketua Bidang Hukum dan Advokasi PP Angkatan Muda Partai Golkar Abdul Haji Talaohu dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, pernyataan Said Didu dan Sri Radjasa dalam podcast menggiring persepsi publik dengan mengait-ngaitkan penyadapan Presiden Prabowo dengan Bahlil. Menurutnya, klarifikasi yang disampaikan Said Didu dan Sri Radjasa tak menjawab somasi.
"Klarifikasi yang disampaikan Said Didu dan Sri Radjasa Chandra itu tidak menjawab somasi bahkan terkesan ingin cuci tangan. Ini bentuk sikap tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka sampaikan," jelas Abdul Haji.
Ia mengatakan ada upaya terselubung dari Said Didu dan Sri Radjasa dengan membawa-bawa Bahlil ke pusaran kasus penyadapan Presiden. "Dengan pernyataan Said Didu dan Sri Radjasa, kami melihat ada upaya terselubung untuk mengganggu stabilitas koalisi yang tentunya berdampak pada fokus kerja pemerintahan Prabowo. Tapi kami yakin upaya ini tidak akan pernah berhasil. Justru semakin merekatkan koalisi Pemerintahan Prabowo, Golkar di bawah kepemimpinan Ketum Bahlil semakin solid mendukung program Presiden Prabowo," katanya.
Abdul Haji mempersilakan kritik, tapi jangan fitnah dan menyebarkan hoaks hingga menimbulkan kegaduhan. Ia berpendapat sebagai tokoh, Said Didu dan Sri Radjasa harusnya mengedukasi publik bukan justru menyesatkan.
"Tindakan tersebut tentu memiliki konsekuensi hukum. Itu lah somasi sebagai teguran hukum dilayangkan. Said Didu dan Sri Radjasa harus bisa mempertanggunngjawabkannya," imbuh Abdul Haji.
Ia berharap ruang digital harus diisi dengan informasi yang valid, apalagi berkaitan dengan reputasi dan kedudukan seseorang. "Jangan sekedar bunyi, ingin dibilang mengetahui semua informasi, tapi yang disampaikan belum tentu valid yang penting viral dulu. Lalu klarifikasi belakangan, nah Ini salah besar, seperti yang dilakukan Said Didu dan Sri Radjasa Chandra," pungkasnya.
Said Didu Buka Suara
Said Didu angkat bicara. Said Didu mengatakan dirinya tak menyebut Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dalam podcast.
"Saya bingung tentang adanya somasi Partai Golkar. Saya sama sekali tidak menyebut apalagi menuduh Bahlil dalam podcast tersebut. Bahkan saya katakan bahwa saya belum ada info terkait pertemuan atau rapat tersebut," kata Said Didu kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Said Didu mengatakan pernyataannya dalam podcast sebagai bentuk produk pers. Ia menilai somasi yang dilayangkan oleh DPP Golkar salah substansi dan alamat.
"Ini adalah produk pers sehingga kalau ada substansi yang jadi perentangan, maka proses lewat mekanisme pers, yaitu Dewan Pers bukan lewat jalur hukum. Saya tidak bisa menanggapi somasi tersebut karena menurut saya, somasi tersebut salah alamat dan salah substansi," ujar dia.
(isa/dhn)
