JawaPos.com - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Kadafi meminta kepada Kemendikdasmen agar menggunakan anggaran 2027 untuk perbaikan tata kelola guru nasional. Pada Anggaran APBN 2027, Kemendikdasmen mendapat kenaikan signifikasi menjadi Rp 89,1 triliun.
Kadafi mengatakan, anggaran ini bisa membantu mengatasi ketimpangan distribusi tenaga pendidik. Selain itu, persoalan status kepegawaian juga bisa diperbaiki.
“Kami menilai APBN 2027 harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola guru secara menyeluruh melalui peta jalan yang jelas, mulai dari pemetaan kebutuhan, rekrutmen, redistribusi, peningkatan kompetensi, hingga kesejahteraan. Jangan sampai anggaran pendidikan terus meningkat, tetapi masih ada sekolah yang kekurangan guru,” ujar Kadafi di Jakarta, Selasa (17/11).
Kadafi menyoroti kenaikan signifikan pagu anggaran Kemendikdasmen tahun 2027 menjadi Rp 89,10 triliun dari pagu awal sebesar Rp 61,10 triliun. Dari tambahan anggaran Rp 28 triliun tersebut, sebesar Rp 23 triliun dialokasikan untuk pembayaran gaji serta tunjangan peralihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu, sedangkan Rp 5 triliun sisanya diarahkan bagi program revitalisasi satuan pendidikan.
“Anggaran untuk guru harus berbasis kebutuhan riil sekolah agar pemerintah mengetahui sekolah mana yang kekurangan tenaga pendidik, mata pelajaran apa yang belum terpenuhi, serta daerah mana yang membutuhkan perhatian khusus. Dengan begitu, kebutuhan formasi dan anggarannya bisa dihitung secara tepat,” imbuhnya.
Menurutnya ada 5 agenda utama yang harus dijalankan Kemendikdasmen dalam Peta Jalan Tata Kelola Guru Nasional dengan tahun 2027. Tiga agenda pertama mencakup pemetaan kebutuhan guru berbasis data terintegrasi hingga tingkat satuan pendidikan, reformasi rekrutmen dan redistribusi berbasis kondisi geografis daerah, serta penyelesaian status kepegawaian beserta peningkatan kesejahteraan guru non-ASN dan PPPK.
“Agenda keempat adalah pemerataan kompetensi dan profesionalisme melalui penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG), sertifikasi, serta peningkatan kapasitas menghadapi transformasi digital. Kelima, penguatan sistem pembiayaan dan evaluasi melalui integrasi APBN dan APBD beserta pengawasan efektivitas anggaran pendidikan,” lanjutnya.
Kenaikan pagu anggaran ini harus dimanfaatkan oleh kementerian untuk memperbaiki program-program nasional. Proyeksi jangka pendek, menengah dan panjang harus dijalankan dengan baik.
“Pemerataan guru merupakan bagian dari keadilan pendidikan karena kita tidak boleh membiarkan kualitas pendidikan seorang anak ditentukan oleh tempat tinggalnya. Kebijakan anggaran harus memastikan setiap sekolah memiliki guru yang cukup, kompeten, dan mendapatkan kesejahteraan yang layak,” pungkasnya.