JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi III DPR, I Wayan Sudirta meminta batasan kewenangan penyadapan diperjelas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Dia menegaskan, penyadapan tidak boleh dilakukan hanya bermodal kecurigaan tanpa adanya bukti awal terkait tindak pidana.
Menurut Wayan, penyadapan semestinya bukan digunakan untuk mencari bukti awal suatu tindak pidana. Kewenangan tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat atau menyempurnakan bukti yang telah dimiliki aparat penegak hukum.
"Kalau bukti awal dicari, setiap saat orang bisa memelototi, bisa mengikuti, bisa mengejar. Wah, ini kayaknya mencurigakan. Tapi tidak ada bukti awal, lalu disadap. Itu kan berbahaya banget," ujar Wayan, dikutip Rabu (18/11/2026).