JawaPos.com - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Fraud Akademik Nasional untuk mengatasi praktik kecurangan akademik, termasuk maraknya jasa joki skripsi di perguruan tinggi.
"Jika lulusan perguruan tinggi kita tidak memiliki kompetensi nyata karena gelar sarjananya dibeli lewat joki, maka yang akan kita panen adalah bencana demografi. Dunia industri akan semakin tidak percaya pada ijazah dari kampus dalam negeri," kata pria yang akrab disapa Fikri itu di Jakarta, Kamis.
Fikri pun mengusulkan agar Satgas Anti-Fraud Akademik Nasional itu nantinya dilengkapi dengan sistem pelaporan anonim atau whistleblowing system.
Mekanisme tersebut, menurutnya, dapat memberikan ruang bagi mahasiswa, dosen, maupun pihak lain untuk melaporkan dugaan praktik kecurangan akademik tanpa khawatir identitasnya diketahui.
Usulan tersebut disampaikan Fikri merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026 yang menunjukkan praktik joki skripsi ditemukan di 91 persen perguruan tinggi di Indonesia.
Menurut Fikri, penanganan praktik joki skripsi tidak cukup dilakukan melalui imbauan kepada mahasiswa maupun perguruan tinggi. Ia mengatakan diperlukan mekanisme pengawasan dan penindakan yang lebih terstruktur untuk memutus praktik kecurangan akademik.
"Sebagai anggota Komisi X DPR RI, saya menyikapi fenomena ini sebagai kondisi darurat integritas akademik. Kita mencetak sarjana secara kuantitas, tetapi secara kualitas dan moral kita mengalami kemunduran. Ini tidak bisa hanya disikapi dengan imbauan, melainkan butuh investigasi menyeluruh ke dalam sistem evaluasi pendidikan tinggi kita," ucap dia.
Selain penguatan pengawasan, Fikri menilai persoalan joki skripsi pun perlu ditangani dari sisi sistem pendidikan tinggi. Ia menyoroti beban administratif dosen dan persoalan kesejahteraan yang menurutnya turut memengaruhi kualitas proses pembimbingan mahasiswa.
