Jakarta, CNN Indonesia --
Hasil rapat internal Komisi II DPR menunjuk Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima sebagai ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Administrasi Kependudukan (Adminduk), Senin (16/11).
Komisi II secara resmi telah memulai pembahasan RUU tersebut bersama wakil pemerintah mulai dari Kementerian dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), hingga Kementerian Hukum.
"Kami telah menetapkan saudara Aria Bima, Wakil Ketua Komisi II Fraksi PDIP, sebagai Ketua Panja RUU Adminduk Komisi II DPR," kata Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda dalam rapat.
Dalam rapawtitu, Komisi II DPR juga menerima penyerahan daftar Inventarisir masalah (DIM) RUU tersebut dari pemerintah yang diwakili Kemensetneg.
Rifqi menjelaskan, RUU Adminduk nantinya akan mengatur soal single id number (SIM) yang akan menjadi nomor tunggal semua data identitas kependudukan bahkan hingga nomor pembayaran.
Nantinya, kata Rifqi, nomor induk kependudukan (NIK) akan menjadi satu-satunya nomor bagi layanan publik. Aturan itu juga telah berlaku setelah DPR secara resmi juga telah mengesahkan UU Satu Data Indonesia (SDI).
"Tetapi kita harus menyepakati pintu masuknya itu hanya boleh ada satu, yaitu single id number," kata Rifqi.
Beberapa waktu lalu, Rifqi bercerita terkait kunjungannya ke China. Di sana kata, dia, proses pembayaran telah dilakukan hanya melalui proses pengenalan wajah.
"Dia cukup senyum perlihatkan wajahnya di kasir. Dia sudah bayar. Karena wajahnya sudah terkoneksi dengan rekeningnya. Kira-kira itulah yang ingin kita tuju dari RUU Adminduk," ujar Rifqi.
[Gambas:Video CNN]
(thr/kid)