ARUN Minta Aturan Perampasan Aset Harus Jelas dan Perlu Pembuktian

Jakarta -

Perwakilan Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPP ARUN), Saaqib Faiz menyebut dalam RUU Perampasan Aset sebaiknya seluruh kekayaan seseorang tidak dirampas jika terbukti satu tindak pidana. Menurutnya, RUU Perampasan Aset harus menentukan aset mana yang harus dirampas berdasarkan ketentuan.

Hal itu dikatakan Saaqib saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Saaqib menyebut kepastian ketentuan aset yang bisa disita penting bagi pihak yang terkait atau memiliki hak terkait asetnya.

"Perlu pula ditegaskan bahwa terbuktinya satu tindak pidana tidak berarti seluruh kekayaan orang tersebut otomatis dapat dirampas," kata Saaqib.

RUU Perampasan Aset

Dia mengatakan dasar hukum untuk merampas aset terhadap kesalahan seseorang harus jelas. Sehingga nantinya orang tersebut tidak kehilangan hak atas asetnya secara permanen.

"Kesalahan orang tersebut dibuktikan dan dasar hukum untuk merampas asetnya juga harus jelas. Dengan demikian, seseorang tidak kehilangan hak miliknya secara permanen hanya karena dituduh atau ditetapkan sebagai tersangka," ungkap dia.

Saaqib menegaskan yang terpenting adalah bukan urusan cepat atau lambat perampasan. Melainkan bagaimana mekanisme perampasan aset dapat dibuktikan sekaligus melindungi hak dari pihak terdampak.

"Karena itu, yang kami tekankan bukan semata-mata cepat atau lambatnya perampasan, melainkan apakah dasar perampasan dapat dibuktikan dan hak pihak yang terdampak tetap terlindungi," sebutnya.

(ial/dek)