Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) resmi memperketat pengawasan ekspor chip kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/Super Intelligence/AI-SI) dengan memasukkan empat negara di Asia Tenggara—Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand—serta Brasil ke dalam daftar negara berisiko tinggi pengalihan teknologi.
Melalui aturan sementara (Interim Final Rule) yang diterbitkan oleh Biro Industri dan Keamanan (BIS), setiap pengiriman, re-ekspor, maupun transfer di dalam negeri atas chip canggih berbasis teknologi AS ke kelima negara tersebut kini diwajibkan mengantongi lisensi khusus dari pemerintah AS.
Aturan yang mulai berlaku efektif pada 19 November 2026 ini dilatarbelakangi adanya kekhawatiran bahwa negara-negara yang tercantum memiliki risiko pengalihan (diversion) teknologi yang tinggi. Kelima negara tersebut bakal dikenai tambahan lisensi.
"Lisensi akan diwajibkan untuk mengekspor, mengekspor ulang, atau mentransfer (di dalam negeri) semikonduktor canggih ke Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, atau Brasil," tulis aturan Biro Industri dan Keamanan Depdag AS bernomor 3510-33 yang dilihat kumparanTEKNO, Rabu (18/11).
Cara AS Batasi Pengiriman Chip
Dalam regulasi terbaru ini, pemerintah AS menetapkan dua mekanisme pengawasan utama yang berdampak langsung pada ekosistem pusat data (data center) dan rantai pasok semikonduktor di Asia Tenggara:
Kewajiban Lisensi Berbasis Destinasi: Pengiriman chip canggih (seperti GPU kelas pusat data di bawah klasifikasi ECCN 3A090 dan 4A090) ke Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, serta Brasil akan ditinjau secara ketat kasus per kasus (case-by-case). Penilaian dilakukan berdasarkan efektivitas rezim kontrol ekspor masing-masing negara dan sejauh mana kerja sama penegakan hukumnya dengan otoritas AS.
Pembatasan Akses Jarak Jauh (Remote Access): Pusat data di luar negeri mana pun yang menggunakan chip teknologi AS dilarang memberikan akses daya komputasi melebihi ambang batas 12.000.000 Aggregate TPP (Total Processing Performance) kepada perusahaan yang berkantor pusat—atau memiliki induk perusahaan—di Tiongkok (Grup Negara D:5) maupun Makau tanpa izin BIS. Pusat data yang sudah terlanjur menyewakan kapasitas komputasi tersebut diberi tenggat waktu 90 hari untuk mengurus lisensi atau wajib menghentikan layanannya.
Pengecualian lisensi untuk negara-negara tersebut hanya diberikan apabila penerima akhir merupakan perusahaan yang berkantor pusat di AS (atau berinduk di AS) dan mematuhi kewajiban pelaporan bulanan kepada BIS.
Selain itu, penyewaan daya komputasi untuk kebutuhan sistem rekomendasi komersial biasa (seperti algoritma e-commerce atau media sosial yang bukan AI generatif) juga dikecualikan dari pembatasan ini.
Pengetatan aturan ini muncul setelah mencuatnya berbagai investigasi terkait dugaan pengalihan ilegal chip Nvidia ke Tiongkok melalui jalur Asia Tenggara. Salah satu sorotan utama tertuju pada Megaspeed, perusahaan layanan cloud berbasis di Singapura dan memiliki kantor di Indonesia.
Di Indonesia sendiri, Polri telah menerima permintaan dari Biro Investigasi Federal AS (FBI) untuk mendalami keberadaan perangkat chip Nvidia yang diimpor oleh entitas lokal Megaspeed.
Terdampak Perang Teknologi
Pakar keamanan siber Vaksincom, Alfons Tanujaya, menilai Indonesia terseret soal ini lantaran adanya perang teknologi Amerika Serikat dan China.
"Sebenarnya kebutuhan riil industri AI dalam negeri belum sebesar itu. Tetapi ulah segelintir pihak yang menjadikan Asia Tenggara jalur transit dan "ladang sewa" GPU membuat perusahaan lokal yang jujur ikut menanggung birokrasi izin," kata Alfons.
Menurut Alfons, Indonesia tidak perlu memihak salah satu kekuatan dalam perang teknologi tersebut, tetapi harus menjaga kepentingannya sendiri agar tidak menjadi korban di tengah persaingan dua negara besar.
Ia mendorong pemerintah untuk membangun sistem verifikasi penggunaan akhir chip AI secara transparan—mulai dari pencatatan impor akselerator AI oleh Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan, audit berkala keberadaan fisik GPU, hingga kewajiban pusat data mengenali identitas penyewanya.
"Jadi mitra tepercaya, bukan sekadar polisi sanksi... Dengan data ini, Indonesia punya modal merundingkan jalur 'akses tepercaya' agar izin bagi perusahaan yang patuh bisa cepat, seperti yang sedang dijajaki Singapura," tegas Alfons.