JawaPos.com - Di tengah berbagai krisis global, diplomasi menjadi salah satu instrumen penting untuk menjembatani perbedaan kepentingan, ideologi, dan pandangan antarnegara. Kemampuan bernegosiasi, berkomunikasi, serta membangun kesepakatan menjadi bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan dunia.
Semangat tersebut diangkat EcoSocioTech School TB Simatupang, yang sebelumnya bernama Sekolah HighScope Indonesia, melalui penyelenggaraan HighScope Model United Nations (HSMUN) ke-18 pada 23–24 Oktober 2026.
Mengusung tema “Diplomasi dalam Krisis: Mengarungi Isu-Isu Global di Tengah Tatanan Internasional yang Terfragmentasi”, konferensi simulasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tingkat SMA ini menjadi ruang bagi para peserta untuk memahami dinamika hubungan internasional sekaligus mengasah keterampilan diplomasi.
Pertama kali diselenggarakan pada 2008, HSMUN dikenal sebagai salah satu konferensi simulasi PBB tingkat SMA terkemuka di Indonesia. Penyelenggaraan edisi ke-18 ini juga menjadi acara resmi perdana di bawah transformasi EcoSocioTech School.
Rangkaian kegiatan diawali dengan technical meeting pada Jumat (16/10). Dalam agenda tersebut, Adam Patrick Hegarty, Manager of Foreign Affairs & Institutional Relations di ISAFIS, memberikan orientasi bertajuk “MUN 101” untuk membekali peserta dengan pemahaman dasar mengenai Model United Nations (MUN).
Konferensi utama kemudian dibuka pada Jumat (23/10) dengan menghadirkan sejumlah tokoh dari bidang pemerintahan, diplomasi, dan hubungan internasional.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M., menyoroti peran penting PBB dalam menjaga perdamaian dunia dan ketertiban hukum. Ia menegaskan bahwa diplomasi tidak sekadar berkaitan dengan pencapaian kesepakatan.
“Diplomasi lebih dari sekadar kesepakatan: Diplomasi adalah proses bernegosiasi, berkomunikasi, dan mengelola kepentingan yang saling bertentangan," sebutnya.
Sekretaris Jenderal HSMUN ke-18, Ravakatya Andra, turut mengingatkan para delegasi mengenai latar belakang berdirinya PBB 81 tahun lalu yang lahir dari pengalaman konflik global.
Menurutnya, situasi krisis membutuhkan persatuan, komunikasi, dan kompromi, bukan perpecahan. Ia juga menekankan tanggung jawab bersama lintas generasi dalam menghadapi berbagai tantangan internasional.
