Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Atur Mekanisme Sidang Etik, Mabes Polri Beri Penjelasan Pasca Terbitnya Perpol Baru

Perpol Nomor 4 Tahun 2026 diluncurkan di tengah proses hukum kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto, dengan penjelasan dari Polri.

Jawa Pos 2 menit baca 0 komentar
Atur Mekanisme Sidang Etik, Mabes Polri Beri Penjelasan Pasca Terbitnya Perpol Baru
Foto: Jawa Pos

JawaPos.com -  Terbitnya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 di tengah proses hukum dan proses etik tersangka kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan publik. Mabes Polri pun buka suara memberikan penjelasan.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa perpol tersebut diterbitkan sebagai revisi atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

”Untuk menjaga sikap dan etika profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan untuk meningkatkan tugas Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengenaan sanksi administrasi di tempat khusus, perlu mengganti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022,” terang dia dalam siaran pers pada Kamis (19/11).

Dalam keterangan yang sama, Trunoyudo menjelaskan beberapa perubahan dalam aturan baru tersebut. Misalnya ketentuan ayat (3) Pasal 42 Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Aturan berbunyi keanggotaan KKEP dalam susunan organisasi KKEP berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar.

”Juga perubahan terhadap ketentuan ayat (2) Pasal 59. Diubah, sehingga berbunyi sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau media elektronik atas persetujuan ketua KKEP,” jelasnya.

Atas terbitnya perpol baru tersebut, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam menyatakan bahwa perpol itu telah mengatur mekanisme sidang etik. Aturan yang keluar pada 16 November lalu itu menjadi landasan legal dalam pelaksanaan sidang etik.

Anam menilai, apapun susunan organisasi KKEP yang menyidangkan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pekan depan, harus bersandar pada legalitas. Saat ini, legalitas sidang etik tersebut adalah Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Karena itu, Kompolnas tidak terlalu menyoroti susunan personel Polri dalam sidang etik nanti.

”Siapa pun nanti ketua maupun anggota majelisnya, saya kira yang penting tidak bertentangan dengan perpol yang sudah dibuat. Karena memang sidang KKIP itu harus memiliki aspek legal, aspek hukum, dan sah,” imbuhnya.

Dalam kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto, Polri sudah melaksanakan sidang etik terhadap dua orang tersangka. Yakni Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Keduanya sama-sama dipecat dan mengajukan banding.

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.