Liputan6.com, Jakarta - Empat pemohon mengajukan uji materiil terhadap Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai aturan yang memberi penyidik kewenangan melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan itu belum menetapkan batasan dan mekanisme pengawasan yang memadai.
Para pemohon terdiri atas tiga advokat, yakni Pardamean Sihombing, Eprina Manurung, dan Christian Adrianus Sihite, serta seorang mahasiswa, Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit.
Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Jakarta, Rabu, mereka mendalilkan Pasal 136 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
Pasal yang diuji berbunyi, “Penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan.”
Christian mengatakan penyadapan terhadap satu nomor telepon juga berpotensi merekam komunikasi orang-orang yang berbicara dengan pemilik nomor tersebut. Akibatnya, seseorang dapat ikut tersadap meski tidak berstatus sebagai tersangka.
“Penyadapan terhadap satu nomor selalu merangkap dua pihak, yaitu pemilik nomor yang disasar dan setiap orang yang berbicara dengannya. Oleh karena itu, para pemohon dapat ikut tersadap tanpa pernah menjadi tersangka,” kata Christian, dikutip Antara.
Pemohon Minta Penyadapan Perlu Izin Pengadilan
Sidang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, dengan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah sebagai anggota panel. Dalam permohonannya, para pemohon menilai pasal tersebut memberi kewenangan penyadapan tanpa mengatur batasan yang jelas, seperti jenis tindak pidana, ambang bukti, maupun izin pengadilan.
Mereka juga mempersoalkan penyadapan yang mencakup kegiatan mendengarkan, merekam, dan mencatat transmisi informasi elektronik melalui jaringan kabel maupun nirkabel.
Para pemohon menyebut panggilan telepon mereka termasuk dalam jangkauan penyadapan tersebut. Namun, karena penyadapan dilakukan secara rahasia dan KUHAP tidak mewajibkan pemberitahuan, mereka mengaku tidak dapat mengetahui apakah komunikasinya telah disadap.
Mereka mendalilkan kerugian konstitusional yang bersifat aktual atau setidaknya potensial. Menurut para pemohon, risiko itu muncul sejak aturan tersebut mulai berlaku pada 2 Januari 2026, tanpa ketentuan peralihan yang menangguhkan pelaksanaannya.
“Kerugian para pemohon bersifat aktual dan setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi,” ujar mereka.
Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 136 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa penyadapan harus diatur lebih lanjut dalam undang-undang.
Mereka juga meminta agar penyidik hanya dapat menyadap untuk kepentingan penyidikan setelah memperoleh izin ketua pengadilan negeri. Dalam keadaan mendesak, penyadapan dapat dilakukan lebih dahulu, tetapi penyidik wajib meminta persetujuan paling lambat 1 x 24 jam. Jika persetujuan tidak diberikan, penyadapan harus dihentikan dan hasilnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.
MK Minta Permohonan Diperbaiki
Dalam nasihatnya, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyoroti kedudukan hukum para pemohon dan hubungan antara dalil permohonan dengan uraian dalam posita. Dia menilai terdapat bagian yang perlu diperjelas mengenai apakah para pemohon benar-benar mempersoalkan penyadapan.
“Saudara sepertinya ini mempersoalkan penyadapan, padahal di posita tidak mempersoalkan. Ini bisa terjadi kontradiksi. Diperjelas nanti, apakah benar-benar tidak mempersoalkan penyadapan? Berarti apa?” kata Guntur.
Hakim Konstitusi Daniel meminta para pemohon memperkuat bukti dan argumentasi mengenai kekhawatiran mereka terhadap penyadapan. Dia juga meminta para pemohon menjelaskan kaitan dalil tersebut dengan profesi advokat.
“Dari segi substansi ini menarik, tetapi perlu bagi para pemohon untuk membangun argumentasi dalam posita yang berkaitan dengan advokat, yang dapat meyakinkan Mahkamah,” ujar Daniel.
Di akhir sidang, Ketua MK Suhartoyo memberi waktu 14 hari kepada para pemohon untuk memperbaiki permohonan. Naskah perbaikan harus diserahkan paling lambat Selasa, 1 Desember.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6