Jakarta, CNN Indonesia --
Sebanyak delapan fraksi di DPR disebut telah sepakat akan menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti polemik ijazah SMA Wapres Gibran pada Selasa (10/11).
Hal ini menyusul keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan ijazah dan surat penyetaraan pendidikan SMAnya.
Dari mulai mengikuti pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto hingga niatan menempuh langkah hukum, berikutadalah perkembangan terbaru dari dinamika isu mundurnya Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Pertemuan Prabowo-Gibran
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan adanya pertemuan antara Gibran dan Prabowo di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11) pagi.
Dalam pertemuan yang disebut berlangsung selama 2.5 jam ini, Prasetyo mengatakan Gibran sempat menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari posisi Wapres.
"Dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," ujar Pras kepada wartawan.
Terkait niatan tersebut, Pras menegaskan bahwa Prabowo tidak menolak niat Gibran untuk mundur. Namun, Mensesneg satu ini juga menyebut adanya saran-saran yang diberikan Prabowo kepada wakilnya, Gibran Rakabuming Raka.
"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Dalam diskusi, Presiden banyak berikan saran-saran," terang Pras.
Wapres Gibran kemudian dikabarkan menyampaikan permohonannya untuk diberi kesempatan dalam membuktikan keabsahan dokumen yang ia miliki melalui proses Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
[Gambas:Video CNN]
Gibran Buka Suara
Gibran terlihat masih menjalani kegiatan sebagai Wakil Presiden RI. Pada Selasa (10/11), ia masihmendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional 2026 di Istana Negara, Jakarta.
Gibran juga sempat memberikan responsnya terkait isu bahwa ia mundur dari posisi Wapres.
Ia tak secara gamblang mengatakan niatnya untuk mundur. Namun, Gibran menyebut dirinya menghormati seluruh kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika politik yang terjadi, khususnya terkait polemik ijazahnya.
"Saya menghormati seluruh apresiasi kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini, saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan," kata Gibran di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11).
Menteri Yusril Ikut Buka Suara
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra pun memberikan pandangannya terkait langkah hukum yang dilaporkan akan ditempuh oleh Wapres Gibran soal keabsahan ijazahnya.
Ia menyebut tak ada gunanya bagi Wapres Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazahnya tersebut melalui proses PTUN. Hal ini dikarenakan, menurutnya, putusan MK dan MA sudah final dan mengikat.
"Sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final. Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
Yusril kemudian menjelaskan bahwa yang menjadi Tergugat dalam putusan MA ialah Dirjen Kemendikdasmen. Oleh karena itu, Gibran tidak bisa mengajukan banding karena tidak maju sebagai pihak Tergugat Intervensi.
"Nah kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan dari Dirjen Dikdasmen, maka putusan dari Mahkamah Agung itu juga final," katanya.
Ia juga menyinggung terkait perkara di PTUN yang berpotensi dihentikan karena objek yang menjadi sengketa, yakni suket Gibran, sudah tidak ada lagi.
"Dalam perkara eh Bu Mercy, eh Pak Denny Indrayana, beliau mengajukan sebagai pihak Tergugat Intervensi, bisa mengajukan perlawanan. Tapi saya pikir putusan Mahkamah Agung yang bersifat final ini, yang sudah diupload hari ini, itu bisa berimplikasi Pengadilan Tata Usaha Negara menghentikan persidangan gugatan dari Ibu Mercy dan Denny Indrayana oleh karena objek yang disengketakan itu sudah tidak ada lagi," jelas Yusril.
Respons Anggota DPR
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Deddy Yevry Sitorus menyampaikan keheranannya terhadap langkah Gibran yang baru mau buka-bukaan soal polemik ijazah di PTUN.
"Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir putusan MA karena beda kamar, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/ birokrasi," kata Deddy dalam keterangannya, Selasa (10/11).
Menurut Deddy, rencana untuk membuktikan keabsahan suket penyetaraan di PTUN tidak masuk akal. Sebab, kesempatan tersebut sudah diberikan sebelumnya, namun tak dimanfaatkan oleh pihak Gibran maupun Kemendikdasmen.
"Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja," ucap Deddy.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut dirinya menghormati rencana langkah hukum yang akan ditempuh Gibran.
"Itu kan kita hormati saja. Jadi apa pada prinsipnya kita harus menghormati apa hak dari Mas Gibran untuk melakukannya," ujar Saan.
Namun, Saan mengatakan DPR tetap bisa melanjutkan proses politik hak menyatakan pendapat (HMP) yang diusulkan sejumlah anggota dewan. Oleh karena itu, ia menyebut proses gugatan Gibran di PTUN dapat berjalan paralel dengan proses politik di DPR.
Pengajuan Mundur Tak Harus Melalui Presiden
Di lain sisi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyebut Prabowo tak harus menyetujui pengunduran diri Gibran.
"Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui, kan enggak ada, tidak ada aturan yang seperti itu, gitu lho," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
Jika Gibran hendak mengundurkan diri dari posisinya sebagai Wapres, maka hal tersebut akan diproses oleh DPR/MPR dan bukan presiden. DPR/MPR pun, ia menyebut, tidak berwenang untuk menolak pengunduran diri Gibran.
(mou/ugo)
