Bagaimana Proses Pemakzulan di AS dan Mengapa Trump Perlu Khawatir?

Washington DC -

Menteri Perang Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth, yang menjabat di bawah Presiden Donald Trump, menyebut upaya pemakzulan terhadap dirinya yang kandas pekan ini sebagai "sandiwara" dan "sabotase".

Upaya tersebut didasarkan pada tuduhan bahwa Hegseth melancarkan perang terhadap Iran tanpa persetujuan yang semestinya dari Kongres AS. Sejak awal, peluang keberhasilannya memang dinilai kecil. Namun, banyak pengamat meyakini langkah ini bisa menjadi awal dari gelombang upaya pemakzulan berikutnya, termasuk kemungkinan upaya ketiga untuk memakzulkan Trump.

Tim DW mengulas tentang pemakzulan dan alasan isu ini semakin sering mencuat.

Apa itu pemakzulan?

Meski mekanisme pemakzulan berbeda-beda di setiap negara, proses pemakzulan di AS memungkinkan lembaga legislatif, biasanya Kongres, parlemen negara bagian, atau lembaga legislatif perwakilan suku, mengajukan tuduhan terhadap pejabat terpilih, seperti hakim atau presiden.

Pemakzulan bukanlah proses pidana, tetapi dapat berujung pada pencopotan seseorang dari jabatannya. Dalam proses pemakzulan di tingkat federal, setelah suatu perkara diajukan di DPR AS, kasus tersebut harus disidangkan di Senat. Kedua pihak diberi kesempatan untuk menginterogasi pihak-pihak yang relevan.

Namun, untuk menjatuhkan vonis bersalah, diperlukan dukungan dua pertiga suara anggota Senat. Syarat ini kerap membuat pemakzulan sulit berhasil, mengingat kuatnya polarisasi politik antarkubu di AS.

Proses pengajuan pemakzulan sendiri relatif sederhana. Setelah dimulai, perkara dapat langsung disidangkan dalam waktu 48 jam, seperti yang terjadi dalam kasus Hegseth.

Tujuan pemakzulan dalam politik AS

Sejak perkara pemakzulan pertama tuntas pada 1799, baru delapan orang, seluruhnya hakim, yang dinyatakan bersalah dan dicopot melalui proses tersebut. Peluang memakzulkan tokoh politik papan atas pun terbilang kecil.

Persyaratan dukungan dua pertiga suara membuat pemakzulan kerap dimanfaatkan untuk menyoroti dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang, sekaligus mendorong pejabat terkait mengundurkan diri.

"Ancaman pemakzulan sebagai alat untuk menyampaikan pesan tertentu, sebenarnya sudah lama digunakan. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa taktik ini semakin sering muncul pada era Trump-Joe Biden," kata Frank O. Bowman III, profesor hukum di Universitas Missouri yang tengah menulis buku tentang pemakzulan dan Donald Trump, kepada DW.

Namun, menurut Keith Whittington, profesor di Yale Law School sekaligus pakar pemakzulan, penggunaan pemakzulan untuk tujuan itu bukanlah hal yang dimaksudkan sejak awal.

"Kongres cenderung menggunakan kewenangan pemakzulan dengan pendekatan yang sangat partisan. Hal ini telah menutup peluang terjadinya vonis bersalah dan pencopotan pejabat," ujarnya kepada DW.

"Potensi penggunaan kewenangan pemakzulan untuk kepentingan politik kelompok sebenarnya sudah terlihat sejak awal sejarah Amerika. Meski begitu, para pendiri negara ini tentu tidak bermaksud atau berharap agar pemakzulan dijadikan senjata politik atau sarana untuk menyampaikan pesan partisan."

Potensi Trump jadi target pemakzulan untuk ketiga kalinya

Hasil pemilu sela terbaru akan membuat Partai Demokrat menguasai kedua kamar Kongres mulai tahun depan (2027). Kondisi ini membuka peluang lebih besar bagi Presiden AS Donald Trump untuk kembali coba dimakzulkan.

Trump sebelumnya dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan "penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres" pada 2020. Setahun kemudian, ia kembali dibebaskan dari tuduhan "menghasut pemberontakan".

Bowman terlibat sebagai konsultan dalam kedua proses tersebut.

"Menurut saya, kedua upaya pemakzulan itu seharusnya berhasil. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bagi masyarakat awam, semua itu hanya terlihat seperti keributan panjang tanpa hasil. Lalu, untuk apa kita repot-repot melakukannya? Saya rasa, di mata publik, nilai pemakzulan telah merosot cukup jauh," ujarnya.

Pakar hukum itu mengatakan, ada beberapa dasar yang dapat digunakan Kongres untuk kembali mengupayakan pemakzulan, termasuk "tindakan yang tergolong pengkhianatan, penyuapan, kejahatan berat lainnya, atau penyalahgunaan wewenang". Namun, pertimbangan politik tetap menjadi faktor penting.

"Partai Demokrat sebaiknya tidak buru-buru memakzulkan Trump setelah kembali menguasai DPR. Mereka perlu fokus menunjukkan kepada publik bahwa kekuasaan legislatif bisa digunakan untuk memperjuangkan hal-hal yang berdampak nyata bagi masyarakat," katanya.

Meski begitu, Bowman menilai hasil pemilu sela membuka kemungkinan bahwa upaya tersebut bisa mendapat dukungan yang cukup, jika semakin banyak anggota Partai Republik, serta opini publik, berbalik menentang Trump. Jika momentum itu tiba, Whittington menilai Partai Demokrat memiliki satu strategi yang bisa ditempuh.

"Strategi terbaik adalah melakukan negosiasi secara intensif dengan para senator Partai Republik untuk mengetahui apakah ada alasan yang bisa membuat sebagian dari mereka beralih mendukung pemakzulan. Dukungan dari kubu seberang inilah yang dibutuhkan," kata Whittington.

"Strategi itu mungkin tidak akan memuaskan basis pendukung Partai Demokrat. Tetapi cara tersebut justru memberikan peluang terbesar untuk membuat presiden dinyatakan bersalah dan dicopot dari jabatannya."

Nasib anggota pemerintahan Trump lainnya

Kasus Hegseth, yang praktis terhenti setelah DPR AS memutuskan untuk menyerahkan dokumen pemakzulan kepada sebuah komite, menunjukkan adanya dorongan untuk memakzulkan sejumlah anggota kabinet Trump.

Bahkan, resolusi pemakzulan terhadap Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Robert F. Kennedy Jr. serta Menteri Pendidikan Linda McMahon sudah diajukan. Jaksa Agung Todd Blanche juga berpotensi menjadi sasaran Partai Demokrat di Kongres mendatang.

"Partai Demokrat akan menghadapi tekanan besar dari basis pendukung mereka sendiri untuk mempertimbangkan upaya pemakzulan. Fakta bahwa begitu banyak anggota Demokrat di DPR mendukung pemakzulan Hegseth menunjukkan adanya dorongan untuk menempuh langkah serupa di Kongres berikutnya," kata Whittington.

Bowman menilai, mengingat sulitnya mengumpulkan suara untuk memakzulkan Trump karena kuatnya loyalitas personal terhadap Trump di dalam Partai Republik, Partai Demokrat bisa saja mengincar orang-orang terdekat sang presiden.

Alasan upaya pemakzulan kerap gagal

Menurut kedua pakar, penyebab utamanya adalah persyaratan dukungan dua pertiga suara. Sejak pertengahan 1960-an, tidak ada satu pun partai politik yang menguasai mayoritas sebesar itu. Artinya, untuk menjatuhkan vonis bersalah, sebuah upaya pemakzulan membutuhkan dukungan signifikan dari kubu lawan.

Namun, menurut Whittington, keberhasilan pemakzulan sebenarnya tidak hanya bisa diukur dari apakah seorang pejabat akhirnya dinyatakan bersalah atau tidak.

"Sering kali, ancaman pemakzulan saja sudah cukup untuk mendorong seorang pejabat yang tersandung skandal mengundurkan diri. Dengan begitu, proses persidangan dan vonis bersalah tidak lagi diperlukan," ujarnya.

"Persidangan pemakzulan sebenarnya lebih jarang terjadi dibandingkan yang mungkin dibayangkan, justru karena ancaman pemakzulan sering kali sudah berhasil mencapai tujuannya. Namun, tentu ada juga pejabat yang memilih bertahan menghadapi proses pemakzulan dan mengambil risiko dengan menjalani persidangan."

Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Iryanda Mardanuz

Editor: Muhammad Hanafi

(nvc/nvc)