Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan tidak hanya mengatur penyadapan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana.
Dedy menilai, penyadapan juga diperlukan untuk mendukung tugas intelijen keamanan, terutama dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Dedy mengatakan, penyadapan di lingkungan Polri berkaitan dengan dua ranah kepentingan, yakni penegakan hukum dan intelijen keamanan.
Pertama, penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum dilaksanakan oleh penyidik berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang. Sementara itu, penyadapan untuk kepentingan intelijen keamanan berkaitan dengan tugas pemeliharaan kamtibmas melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini.
“Kedua, adalah untuk kepentingan intelijen keamanan, yaitu terkait dengan tugas-tugas pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat melalui kegiatan yang sifatnya deteksi dini, peringatan dini, dan deteksi dini yang dilaksanakan dalam kegiatan intelijen,” kata Dedy dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Dedy menjelaskan, tugas intelijen keamanan dilakukan untuk mengidentifikasi potensi gangguan sebelum berkembang menjadi gangguan nyata. Dalam pelaksanaannya, Intelkam bekerja sejak tahap potensi gangguan hingga ambang gangguan agar situasi tersebut tidak berkembang dan menimbulkan kerugian.
“Dalam hal ini Intelkam bekerja sejak tingkatan pertama dan kedua agar gangguan nyata tidak terjadi,” ujarnya.
Menurut Dedy, kebutuhan penyadapan untuk kepentingan intelijen semakin penting seiring perkembangan teknologi dan komunikasi digital.
Selama ini, Intelkam memperoleh bahan keterangan melalui sumber manusia atau Human Intelligence serta sumber terbuka atau Open Source Intelligence.
Namun, kedua metode tersebut dinilai tidak lagi mencukupi untuk menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat. Karena itu, pemanfaatan teknologi intelijen, termasuk penyadapan, dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas Baintelkam.
“Namun dengan perkembangan saat ini, geopolitik dan global teknologi berkembang pesat dan sudah sangat melompat-lompat, termasuk dengan komunikasi digital. Kedua cara tadi yang kami sampaikan, khususnya human intelligence, ini tidak lagi mencukupi, sehingga pemanfaatan teknologi intelijen ini, khususnya terkait dengan penyadapan, ini menjadi kebutuhan yang penting dalam melaksanakan tugas-tugas Baintelkam,” jelasnya.
Atas dasar kebutuhan tersebut, Dedy meminta agar RUU Penyadapan turut mengakomodasi kewenangan penyadapan untuk kepentingan intelijen keamanan, bukan hanya untuk proses penyidikan tindak pidana.
“Bahwa dalam pelaksanaan tugas deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini, Intelkam Polri memerlukan atau membutuhkan penyadapan. Oleh karena itu, rancangan undang-undang ini kami harap mungkin, kami bermohon tidak cukup hanya mengatur penyadapan untuk kepentingan penyidikan,” tuturnya.
Dedy menambahkan, tugas Intelkam dalam menjalankan fungsi intelijen keamanan memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Dalam aturan tersebut, intelijen kepolisian menjadi salah satu penyelenggara intelijen negara yang menjalankan fungsi deteksi dini dan peringatan dini untuk mencegah, menangkal, serta menanggulangi berbagai ancaman.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan intelijen dilaksanakan dengan tetap menghormati hukum, nilai demokrasi, dan hak asasi manusia.
Dedy menerangkan, hasil kegiatan intelijen nantinya disusun menjadi produk intelijen untuk disampaikan kepada pimpinan Polri sebagai dasar pengambilan keputusan. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, bahan keterangan tersebut dapat diserahkan kepada penyidik untuk diproses sesuai hukum acara pidana.
“Dengan demikian, mohon izin bahwa Baintelkam Polri tidak melakukan penyidikan, namun dapat memberikan dukungan berupa bantuan teknis, taktis, dan kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum,” pungkasnya.