Jakarta -
Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI menerima massa aksi di depan DPR yang menuntut Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. BAM DPR menerima aspirasi mereka dan akan melanjutkan untuk mendorong ke DPR.
BAM DPR Terima Massa Aksi di Depan DPR Tuntut Gibran Mundur atau Dimundurkan
Massa aksi GEMA Keadilan mendesak Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wapres. DPR menerima aspirasi dan akan mendorong tuntutan tersebut.
Massa aksi yang diterima berasal dari GEMA Keadilan. Mereka diterima oleh Ketua BAM Ahmad Heryawan dan Wakil Ketua BAM Adian Napitupulu, di gedung Nusantara II, DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026)
Awalnya, Waketum GEMA Keadilan Zaki Ahmad Rifai mengapresiasi DPR sudah menerima perwakilan massa yang menggelar aksi di depan DPR hari ini. Dia lalu menyampaikan ada satu isu yang dibawa massa aksi hari ini.
"Kami mengambil satu isu yang sangat penting saya kira karena ini menyangkut dengan masa depan demokrasi dan juga konstitusi di negara kita, terkait dengan ijazah, ya. Ijazah yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwasanya Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, tidak memiliki ijazah SMA," kata Zaki saat pemaparan.
Zaki mengatakan pihaknya telah menyampaikan aspirasi di depan DPR hari ini. Ia berharap aspirasi tersebut bisa diteruskan.
"Ada beberapa hal yang tentunya kami sampaikan di sini. Yang pertama pastinya adalah menuntut, ya, penegakan konstitusi. Karena tentu saja adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang baru saja dilakukan itu menjadi perhatian kita bersama. Kita memiliki banyak persoalan, permasalahan, tapi kalau dari tingkatan teratasnya itu belum dibereskan, maka yang terjadi juga pastinya adalah kerusakan, baik secara demokrasi maupun konstitusi yang ada di negara kita," jelas dia.
"Maka dari itu, DPP GEMA Keadilan dan seluruh jajaran ini menuntut untuk Wakil Presiden Republik Indonesia menyatakan dengan gentleman, yaitu dengan mengundurkan diri, menyambut baik keputusan dari hukum, ya," lanjut dia.
Sementara itu, Ahmad Heryawan atau Aher merespons aspirasi yang disampaikan. Ia menyebut aspirasi yang disampaikan perihal putusan MK Nomor 1 Tahun 2026 dan Putusan MA Nomor 724 Tahun 2026.
"Wajarkah kalau masyarakat kemudian lakukan tuntutan. Dua tuntutannya ya saya kira kalau tidak mundur ya dimundurkan gitu ya?" ujar Aher.
Aher memastikan kedua tuntutan itu bisa dijalankan. Dia menyebut pengunduran diri jauh lebih cepat daripada dimundurkan.
"Kalau mundur berarti cepat kalau dimundurkan ada proses di DPR dulu kemudian ke MK, kemudian ke MPR, baru diputuskan, ya tentu dua-duanya bisa dijalankan dan tidak lama saya kira ketika semua pihak, khususnya para anggota DPR dan MPR pada saatnya 2/3 hadir dan 3/4 yang hadir itu kemudian menyetujui gitu ya. Sudah jelas terang benderang sih sebenarnya, tinggal lebih mendorong lagi saja," jelas Aher.
(maa/yld)
