Bamsoet Dorong Penguatan Ideologi Pancasila Jadi Fondasi Pemeritahan Prabowo

Jakarta -

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan penguatan ideologi Pancasila harus menjadi salah satu fondasi utama untuk mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Bamsoet, di tengah persaingan geopolitik, perkembangan teknologi digital, dan derasnya pengaruh ideologi global, Indonesia membutuhkan ketahanan ideologi yang semakin kuat.

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 itu mengatakan pemerintah perlu memastikan nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam pembangunan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Langkah tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yang menempatkan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia sebagai salah satu prioritas nasional.

"Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa. Penguatan Pancasila harus menjadi gerakan nasional yang diwujudkan melalui kebijakan nyata dan keberpihakan kepada rakyat," ujar Bamsoet usai menghadiri Rapat Pleno V Wantimpres di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Rapat turut dihadiri Ketua Wantimpres Pratikno, Wakil Ketua Hatta Rajasa, Sekretaris M. Qodari, serta sejumlah anggota Wantimpres lainnya di antaranya Sinta Nuriyah Wahid, Quraish Shihab, Agum Gumelar, Said Aqil Siroj, Jusuf Wanandi, Budi Gunawan, Soekarwo, Rocky Gerung, Philip Kuntjoro Widjaja, Budi Santoso Tanuwibowo, Anwar Usman, Margarito Kamis, John Gluba Gebze, Salim Segaf Aljufri, Chairul Tanjung, dan Yahya Cholil Staquf.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menjelaskan Indonesia memiliki kekuatan besar dari keberagaman masyarakatnya. Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa dan sekitar 1.340 kelompok suku, Pancasila menjadi perekat persatuan bangsa.

Bamsoet menilai, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru, mulai dari penyebaran disinformasi, polarisasi sosial, hingga masuknya paham ekstrem melalui ruang digital.

Dia memaparkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2026, yang menyatakan sekitar 235,26 juta penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Besarnya jumlah pengguna internet tersebut perlu dimanfaatkan pemerintah untuk memperluas pendidikan kebangsaan melalui media sosial, teknologi digital, dan pendekatan kreatif yang dekat dengan generasi muda.

"Anak muda harus mengenal Pancasila melalui cara yang sesuai dengan zamannya. Gunakan teknologi, media sosial, dan kegiatan kreatif agar mereka bangga sekaligus memahami tanggung jawab menjaga Indonesia," kata Bamsoet.

Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai penguatan ideologi Pancasila perlu dilakukan secara terpadu oleh seluruh kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Dia mengatakan, Kementerian Dalam Negeri dapat menggerakkan pemerintah daerah hingga tingkat desa, sementara itu kementerian yang membidangi pendidikan perlu memperkuat pembentukan karakter kebangsaan di sekolah dan perguruan tinggi.

Adapun Kementerian Komunikasi dan Digital diharapkan memperluas literasi digital sekaligus menangkal penyebaran informasi yang berpotensi memecah belah masyarakat. Pemerintah juga perlu memperkuat keteladanan aparatur negara melalui pelayanan publik yang bersih, penegakan hukum yang adil, serta kebijakan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

"Penguatan Pancasila harus dimulai dari penyelenggara negara. Ketika pejabat memberi teladan, hukum ditegakkan secara adil, dan pelayanan publik semakin baik, rakyat akan semakin percaya kepada negara," tegas Bamsoet.

Dosen pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan, dan Universitas Jayabaya ini juga mendorong pemerintah menyusun peta jalan nasional penguatan ideologi Pancasila yang terintegrasi dengan agenda pembangunan Presiden Prabowo. Menurutnya, program tersebut harus memiliki sasaran dan indikator keberhasilan yang jelas. Cakupannya mulai dari pendidikan karakter, pelatihan guru, pembinaan aparatur, penguatan toleransi, hingga gerakan gotong royong di masyarakat.

Penguatan ideologi juga perlu berjalan seiring dengan program pemerataan pendidikan, ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM dan koperasi, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan. Sehingga masyarakat dapat merasakan hubungan langsung antara nilai-nilai Pancasila dan manfaat pembangunan yang dijalankan pemerintah.

"Cara terbaik memperkuat Pancasila adalah menghadirkan keadilan sosial. Ketika ekonomi rakyat tumbuh, pendidikan semakin merata, dan kesejahteraan meningkat, rasa memiliki terhadap bangsa akan semakin kuat," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, penguatan ketahanan ideologi juga penting untuk menjaga stabilitas politik, keamanan nasional, dan keberlanjutan pembangunan. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kerja sama antarlembaga dalam meningkatkan literasi digital, mencegah ekstremisme, memperluas dialog lintas agama dan budaya, serta membangun kesadaran kebangsaan melalui pendekatan yang tetap menghormati hak konstitusional warga negara.

Keberhasilan program tersebut juga perlu dievaluasi secara berkala. Indikatornya antara lain tingkat toleransi, penurunan konflik sosial, peningkatan kepercayaan publik, serta pemerataan manfaat pembangunan.

Seluruh langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat fondasi pemerintahan Presiden Prabowo dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan sejahtera.

"Pancasila harus menjadi kekuatan yang menyatukan seluruh potensi bangsa untuk mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo. Negara yang kuat lahir dari rakyat yang bersatu, hukum yang adil, dan kesejahteraan yang dirasakan bersama," imbuhnya.

(dek/rfs)