Jakarta -
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendorong pengusaha nasional memperkuat penguasaan pasar domestik. Menurutnya, pengusaha Indonesia harus mampu meningkatkan produksi, mengembangkan teknologi, hingga menciptakan lapangan kerja berkualitas di tengah persaingan global dan derasnya arus produk impor.
Hal itu disampaikan Bamsoet saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/10/2026). Dalam acara tersebut, hadir Wakil Menko Perekonomian Drajat Wibowo, anggota DPR RI Erwin Aksa dan Adisatrya Suryo Sulisto, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, serta Ketua Umum HIPPI Erik Hidayat.
"Indonesia harus kuat di rumahnya sendiri. Perekonomian nasional harus bertumpu pada pengusaha nasional, sehingga nilai tambah, kesempatan kerja, dan kesejahteraan yang tercipta dari besarnya pasar Indonesia bisa dinikmati oleh masyarakat kita sendiri. Semangat ini harus kita jaga, sekaligus kita wujudkan menjadi kekuatan usaha yang nyata," ujar Bamsoet.
Mantan Ketua MPR ini menilai tantangan yang dihadapi pengusaha nasional semakin kompleks. Persaingan usaha saat ini tak hanya ditentukan oleh harga dan modal, tetapi juga penguasaan teknologi, efisiensi produksi, kualitas sumber daya manusia, akses pembiayaan, hingga jaringan distribusi.
Dia menyoroti besarnya kebutuhan Indonesia terhadap barang dari luar negeri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai impor Indonesia sepanjang 2025 mencapai ratusan miliar dolar AS.
Sebab itu, menurutnya, Indonesia perlu memperkuat kapasitas industri nasional agar bisa menghasilkan produk berdaya saing, memperluas penggunaan komponen lokal, dan mengurangi ketergantungan berlebihan pada barang impor.
"Pengusaha Indonesia harus berani menjadi produsen, inovator, pemilik teknologi, sekaligus pencipta lapangan kerja. Kalau kebutuhan masyarakat terus dipenuhi produk dari luar, sementara kemampuan produksi nasional tertinggal, maka besarnya pasar Indonesia justru akan lebih banyak menciptakan keuntungan bagi negara lain. Inilah pekerjaan rumah yang harus kita jawab bersama melalui penguatan industri, peningkatan produktivitas, dan keberpihakan kebijakan yang tepat kepada pengusaha nasional," tegas Bamsoet.
Waketum Golkar ini juga menekankan pentingnya memastikan investasi memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional. Manfaat tersebut antara lain berupa penyerapan tenaga kerja, peningkatan keterampilan, penggunaan bahan baku lokal, pengembangan pemasok domestik, serta transfer pengetahuan dan teknologi.
Dia menilai pemerintah dan dunia usaha perlu memperkuat kemitraan antara perusahaan besar dan pelaku usaha kecil. Hal itu, agar manfaat pertumbuhan ekonomi tak hanya dinikmati segelintir pihak.
"Ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup dilihat dari besarnya investasi atau pertumbuhan angka produk domestik bruto. Kita juga harus melihat berapa banyak lapangan kerja berkualitas yang tercipta, berapa banyak pengusaha lokal yang berkembang, seberapa besar nilai tambah yang tinggal di Indonesia, dan apakah kesenjangan antar daerah semakin berkurang," jelas Bamsoet.
Bamsoet yang juga menjabat Dewan Kehormatan HIPPI mengatakan organisasi tersebut perlu membantu pengusaha kecil dan menengah mengatasi berbagai kendala usaha. Persoalan itu mencakup keterbatasan modal, teknologi, sertifikasi produk, pemasaran, hingga akses ke rantai pasok perusahaan besar.
Menurutnya, banyak produk daerah punya potensi menjanjikan. Namun, kesulitan memperluas pasar karena keterbatasan kapasitas produksi, standar industri, dan jaringan distribusi.
Sebab itu, HIPPI diharapkan dapat menjadi penghubung antara pengusaha, perbankan, pemerintah, BUMN, industri besar, dan platform perdagangan digital.
"HIPPI harus hadir sebagai rumah perjuangan yang memberikan manfaat langsung bagi pengusaha nasional. Pengusaha kecil dan menengah perlu dibantu agar bisa mendapatkan pasar yang luas, memperoleh pembiayaan yang sesuai, menguasai teknologi digital, memenuhi standar produk, dan masuk ke rantai pasok nasional maupun global. Pengusaha daerah juga harus mendapatkan ruang yang lebih besar. Jangan sampai potensi ekonomi di daerah hanya menjadi sumber bahan mentah, sementara keuntungan terbesar justru dinikmati pihak lain yang menguasai pengolahan, merek, dan distribusi," pungkas Bamsoet.
(amw/imk)