Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Konsolidasi Nasional di Bawah Satu Komando

Bambang Soesatyo menekankan pentingnya konsolidasi nasional oleh presiden dan wapres untuk mengatasi berbagai tantangan, termasuk ekonomi dan perubahan iklim.

Detik 5 menit baca 0 komentar
Bamsoet Ingatkan Pentingnya Konsolidasi Nasional di Bawah Satu Komando
Foto: Detik

Jakarta -

Anggota Wantimpres RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menekankan pentingnya presiden dan wakil presiden (wapres) memimpin konsolidasi nasional secara lebih tegas, bukan semata konsolidasi politik. Menurut Bamsoet, presiden dan wapres perlu mengutamakan konsolidasi arah pembangunan, disiplin birokrasi, pengendalian kebijakan, dan penyatuan seluruh sumber daya negara.

"Negara harus hadir dengan satu komando, satu peta jalan, satu data, dan satu ukuran keberhasilan sebesar apa kebijakan benar-benar melindungi rakyat serta memperkuat masa depan Indonesia," kata Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

Ketua ke-15 MPR RI ini mengatakan Indonesia tidak sedang menghadapi satu persoalan, melainkan tumpukan persoalan yang saling memperkuat. Dari ketidakpastian geopolitik, tekanan nilai tukar dan energi, ancaman pangan akibat perubahan iklim, kebutuhan penciptaan kerja berkualitas, ketimpangan, serangan siber, disinformasi, serta tuntutan pemerintahan yang bersih dan efektif.

"Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan nasional tidak boleh bekerja secara sektoral, lamban, atau saling menunggu," ujarnya.

Dia mengungkit ekonomi nasional memang masih tumbuh positif. Pada triwulan II-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan dan pertumbuhan semester I mencapai 5,45 persen. Namun, menurutnya, pertumbuhan yang baik belum otomatis berarti seluruh persoalan selesai.

"Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi pekerjaan yang layak, daya beli yang kuat, harga pangan yang terkendali, investasi yang menghasilkan nilai tambah, serta pemerataan kesempatan di seluruh wilayah," sebut Bamsoet.

Ketua ke-20 DPR RI menilai tantangan terbesar justru terletak pada kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan. Dia mendorong negara harus mempercepat reformasi produktivitas, industrialisasi, deregulasi, perbaikan logistik, dan penguatan investasi swasta.

Di sisi eksternal, lanjut Bamsoet, stabilitas ekonomi harus terus dikawal dengan ketat. Bank Indonesia mencatat rupiah terus melemah terhadap dolar AS.

Cadangan devisa memang masih kuat, yakni US$146,3 miliar pada akhir September 2026 atau setara 5,3 bulan impor. Namun tekanan global tetap nyata, suku bunga global yang tinggi, konflik geopolitik, harga minyak, volatilitas pasar modal, dan risiko arus modal keluar.

"Konsolidasi antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, perbankan, BUMN strategis, serta pelaku dunia usaha mutlak diperlukan untuk menjaga stabilitas tanpa mematikan pertumbuhan," katanya.

Pada saat yang sama, lanjut Bamsoet, ancaman iklim dan bencana tidak dapat lagi diperlakukan sebagai masalah pinggiran. BMKG memprediksi El Niño sangat kuat bertahan hingga awal 2027; awal musim hujan diproyeksikan mundur di 61,08 persen zona musim dan puncaknya banyak terjadi pada Desember 2026 hingga Februari 2027. Kondisi ini membawa risiko ganda, kekeringan dan tekanan produksi pangan di satu wilayah, serta banjir dan longsor di wilayah lain.

Dengan begitu, dia mendorong konsolidasi nasional dimulai dari penguatan kapasitas negara untuk mengantisipasi risiko, bukan sekadar bereaksi setelah krisis terjadi. Dia menilai presiden perlu memastikan kementerian teknis, TNI-Polri, BNPB, Bulog, BUMN pangan, BMKG, pemerintah daerah, dan masyarakat bergerak dengan skenario yang sama, yakni cadangan pangan yang cukup, distribusi yang terjaga, kesiapan alat dan logistik, data kerawanan wilayah, serta perlindungan cepat bagi warga terdampak.

Selain itu, Bamsoet mendorong ruang digital juga harus menjadi agenda konsolidasi kepemimpinan. Ketika 30,3 persen responden belum mampu memeriksa kredibilitas sumber informasi digital dan 28,8 persen belum dapat memastikan akurasi informasi yang mereka terima, disinformasi berpotensi menjadi senjata yang memecah kepercayaan publik.

"Ancaman siber, kebocoran data, penipuan digital, manipulasi berbasis kecerdasan artifisial, dan operasi informasi harus dihadapi sebagai ancaman terhadap ketahanan nasional, bukan hanya urusan teknologi atau komunikasi," katanya.

6 Langkah Utama Konsolidasi Kepemimpinan Nasional

Dalam konteks itu, Bamsoet berpandangan presiden perlu membangun konsolidasi kepemimpinan nasional melalui enam langkah utama.

Pertama, membentuk mekanisme pengendalian program prioritas yang langsung berada di bawah kepemimpinan Presiden. Setiap program harus memiliki target kuantitatif, tenggat waktu, anggaran, indikator manfaat bagi rakyat, dan pejabat yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Tidak boleh ada lagi program yang berhenti pada rapat, seremoni, atau laporan administratif.

Kedua, menyatukan pusat dan daerah dalam satu kontrak kinerja nasional. Pemerintah daerah tidak boleh hanya diposisikan sebagai pelaksana administratif, melainkan sebagai ujung tombak stabilitas pangan, pengendalian inflasi, penciptaan kerja, penanganan kemiskinan, mitigasi bencana, dan kepastian investasi. Presiden perlu memastikan kebijakan pusat diterjemahkan secara seragam, tetapi tetap adaptif terhadap kondisi lokal.

Ketiga, memperkuat integrasi kebijakan ekonomi. Fiskal, moneter, industri, perdagangan, investasi, energi, pangan, dan perlindungan sosial harus bergerak sebagai satu paket. Pengendalian inflasi tidak bisa hanya mengandalkan suku bunga; ia perlu dijawab dengan produksi pangan, distribusi, cadangan, dan tata niaga yang sehat. Stabilitas rupiah tidak cukup dengan intervensi pasar; ia harus diperkuat melalui ekspor bernilai tambah, pengurangan ketergantungan energi impor, dan kepercayaan investor terhadap tata kelola negara.

Keempat, mempercepat penertiban birokrasi dan kepastian hukum. Hambatan investasi, pungutan ilegal, perizinan berbelit, penyalahgunaan kewenangan, mafia tata niaga, serta kebocoran sumber daya alam harus diperlakukan sebagai penghambat langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Konsolidasi tanpa penegakan hukum hanya akan menjadi kompromi elite yang tidak menghasilkan perubahan.

Kelima, menjadikan ketahanan pangan, energi, air, dan siber sebagai agenda keamanan nasional. Empat sektor ini menyentuh langsung kehidupan rakyat dan keberlanjutan negara. Gangguan pada salah satunya dapat memicu inflasi, kepanikan, konflik sosial, dan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah.

Keenam, membangun komunikasi publik yang jujur, cepat, dan menyatukan. Dalam era banjir informasi, pemerintah harus menjadi sumber informasi yang paling dapat dipercaya. Keberhasilan tidak perlu dibesar-besarkan, tetapi persoalan juga tidak boleh ditutupi. Rakyat akan mendukung kepemimpinan yang berani menjelaskan tantangan, menunjukkan langkah nyata, dan konsisten menghadirkan hasil.

(fca/yld)



Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.