Jakarta -
Anggota Wantimpres RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mewaspadai meningkatnya ancaman serangan siber terhadap sistem perbankan dan pembayaran digital di Indonesia. Menurutnya, gangguan pada sektor keuangan tidak lagi sekadar persoalan teknis, tetapi juga dapat memicu kepanikan publik, menghambat aktivitas ekonomi, hingga mengancam stabilitas nasional dan kedaulatan siber Indonesia.
Bamsoet mengatakan transformasi digital telah menjadikan sektor perbankan, sistem pembayaran, pusat data, energi, transportasi, rumah sakit, hingga jaringan komunikasi pemerintahan sebagai infrastruktur informasi vital. Karena itu, penguatan ketahanan siber sektor keuangan harus menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan agenda bersama seluruh unsur negara.
"Ketahanan siber harus ditempatkan sebagai bagian dari kedaulatan negara. Negara yang kuat bukan hanya mampu menjaga wilayahnya di darat, laut, dan udara, tetapi juga harus mampu melindungi ruang digitalnya; termasuk komunikasi strategis negara, data rakyat, dan uang masyarakat yang tersimpan dalam sistem perbankan," kata Bamsoet usai mengikuti Rapat Bidang I Politik, Hukum, dan Keamanan Wantimpres RI di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia itu menjelaskan risiko serangan siber meningkat seiring pesatnya transaksi digital. Bamsoet memaparkan data Bank Indonesia yang mencatat volume pembayaran digital mencapai 5,50 miliar transaksi pada Juli 2026 atau tumbuh 28,69 persen secara tahunan. Sementara itu, transaksi mobile dan internet banking pada Agustus 2026 tumbuh 44,13 persen secara tahunan.
Menurut Bamsoet, pertumbuhan transaksi digital tersebut harus diimbangi dengan penguatan keamanan sistem, manajemen risiko, serta kesiapan pemulihan layanan.
"Digitalisasi mempercepat ekonomi, tetapi juga memperbesar permukaan serangan. Satu serangan terhadap bank besar, penyedia sistem pembayaran, atau pusat data dapat menimbulkan efek berantai. Nasabah kesulitan mengakses rekening, transaksi terganggu, pelaku usaha tidak dapat menerima pembayaran, dan kepercayaan publik bisa tertekan," ujarnya.
Bamsoet juga mengingatkan ancaman siber yang terus meningkat. Berdasarkan data pemantauan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), tercatat sekitar 3,2 miliar anomali trafik siber sepanjang 1 Januari hingga 12 Oktober 2026. Sebanyak 95,94 persen di antaranya didominasi malware.
Bamsoet mengatakan, dalam pemantauan selama 24 jam pada 7 November 2026, terdeteksi sekitar 350.600 aktivitas ancaman siber. Bamsoet mengingatkan angka tersebut memang tidak serta-merta menunjukkan seluruh aktivitas merupakan serangan yang berhasil, namun data itu menjadi peringatan bahwa ancaman digital berlangsung setiap saat dan semakin kompleks.
Menurut Bamsoet, Indonesia tidak boleh menunggu hingga terjadi gangguan besar terhadap layanan perbankan. Dia mencontohkan sejumlah negara yang menghadapi ancaman serupa, seperti Jepang yang mengalami peningkatan penipuan dan akses ilegal pada layanan keuangan digital.
Kemudian Prancis yang mengalami serangan DDoS terhadap ekosistem La Poste pada akhir 2025 dan sempat mengganggu akses layanan daring La Banque Postale. Italia juga mencatat peningkatan insiden siber pada lembaga keuangan dan sistem pembayaran.
Sementara itu, Spanyol, Portugal, Belgia, Malaysia, dan sejumlah negara lainnya terus memperkuat pengawasan, melakukan simulasi krisis, pengujian penetrasi, serta mitigasi risiko dari pihak ketiga.
"Pelajarannya jelas: tidak ada negara dan tidak ada bank yang sepenuhnya kebal. Indonesia harus bergerak sebelum serangan besar terjadi, bukan baru berbenah setelah pelayanan publik lumpuh, sistem pembayaran terganggu, atau data nasabah bocor. Ketahanan perbankan adalah bagian dari ketahanan nasional," jelasnya.
Dia mencontohkan Malaysia yang memperketat pengawasan keamanan siber perbankan dan penanganan penipuan digital. Bank Negara Malaysia juga menjatuhkan sanksi administratif kepada bank yang dinilai tidak memenuhi standar keamanan siber dan perlindungan informasi nasabah.
Di Eropa, kata Bamsoet, ketahanan digital sektor keuangan diperkuat melalui penerapan Digital Operational Resilience Act (DORA) sejak 2025. Aturan tersebut menekankan kewajiban pelaporan insiden, pengujian ketahanan, serta pengelolaan risiko dari penyedia teknologi pihak ketiga.
Perkuat Keamanan Siber
Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur ini melihat Indonesia memiliki fondasi regulasi untuk memperkuat keamanan siber sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan pedoman ketahanan dan keamanan siber bagi bank umum.
Sementara itu, Bank Indonesia juga memperkuat keamanan sistem informasi dan ketahanan siber bagi penyelenggara sistem pembayaran, pasar uang, dan pasar valuta asing. Namun, Bamsoet menilai tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh ketentuan tersebut diterapkan secara konsisten, diawasi secara ketat, dan diuji secara berkala.
Dia mendorong pemerintah, Bank Indonesia, OJK, BSSN, BIN, Polri, TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta industri perbankan membangun pusat koordinasi krisis siber sektor keuangan yang terintegrasi. Upaya tersebut perlu diperkuat dengan audit keamanan berkala, red teaming, pengujian penetrasi, simulasi serangan terhadap layanan pembayaran, penyediaan cadangan data yang aman, serta standar waktu pemulihan layanan bagi setiap bank dan penyelenggara sistem pembayaran.
"Bank nasional harus memperkuat enkripsi, autentikasi berlapis, deteksi transaksi anomali secara waktu nyata, perlindungan aplikasi perbankan, dan kesiapan pemulihan layanan. Risiko tidak hanya datang dari peretas yang menyerang langsung, tetapi juga dari kelemahan vendor, pusat data, perangkat pegawai, kebocoran kredensial, phishing, malware, dan rekayasa sosial berbasis kecerdasan buatan," ujar Bamsoet.
Dia juga menyoroti ancaman deepfake, pemalsuan suara pejabat, ransomware, pencurian identitas digital, hingga penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) untuk menipu nasabah dan menembus sistem keamanan. Karena itu, menurut Bamsoet, peningkatan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kedisiplinan tata kelola, serta literasi digital masyarakat.
Singgung Penyadapan Presiden
Terkait dugaan penyadapan komunikasi Presiden Prabowo Subianto, Bamsoet menegaskan perkara tersebut harus ditangani melalui penyelidikan yang profesional, independen, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.
Menurutnya, penanganan perkara harus mampu mengungkap fakta secara objektif, memastikan pihak yang bertanggung jawab, mengevaluasi potensi penyalahgunaan kewenangan, serta memperkuat pengamanan perangkat dan jaringan komunikasi pejabat negara.
"Jika terdapat bukti pelanggaran hukum, siapa pun pelakunya harus diproses tegas tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada kekebalan hukum karena jabatan, kekuasaan, atau kedekatan. Namun seluruh proses tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah," imbuhnya.
(dek/ygs)
