Bamus DKI Apresiasi Kapolri Bongkar Penyadapan ke Prabowo, Yakin Profesional

Jakarta -

Ketua Umum (Ketum) Badan Musyawarah (Bamus) DKI, Riano P. Ahmad, mengapresiasi Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang mengusut kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Riano meyakini Polri akan bertindak profesional.

"Ya, yang pertama saya mengapresiasi langkah yang sangat luar biasa dilakukan oleh Pak Kapolri, Jenderal Suyudi, dalam mengungkap tindak pidana penyadapan terhadap kepala negara. Yang merupakan hal yang cukup menggemparkan republik," kata Riano kepada wartawan, Jumat (6/11/2026).

Ia menilai pembongkaran kasus yang melibatkan oknum di kepolisian membuktikan jika Polri tak alergi dengan kritik dan masukan. Ia memandang langkah Suyudi bagian dari bersih-bersih di institusi Polri.

"Namun tentunya dengan dibongkarnya hal ini kan juga berarti membuktikan bahwa institusi Polri itu tidak alergi, tidak istilahnya tidak alergi terhadap kritik, masukan, dan saran, dan upaya ini dilakukan oleh Jenderal Suyudi untuk membenahi internal," kata Riano.

"Dan saya menyambut baik dan mendukung langkah yang dilakukan oleh Pak Kapolri, Jenderal Suyudi untuk melakukan bersih-bersih dan juga menegakkan aturan yang ada," tambahnya.

Ia pun mengulas rekam jejak Jenderal Suyudi sebelum menjabat sebagai Kapolri. Riano mengatakan Suyudi memiliki kinerja yang baik dan patut untuk didukung.

"Saya punya keyakinan dan prinsip, ya, karena saya kenal Pak Suyudi bukan baru. Beliau pernah menjabat Kapolsek Tanah Abang di wilayah tempat saya tinggal, pernah menjadi Kapolres Jakarta Pusat, pernah menjadi Wakapolda Metro Jaya, dan tentunya dengan rekam jejak yang beliau miliki, saya punya keyakinan beliau akan mengusut tindakan penyadapan ini sampai ke akar-akarnya. Dan saya, kami, khususnya Bamus Betawi, masyarakat Betawi mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri," kata dia.

Riano menyebut langkah yang dilakukan Kapolri mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi. Dengan demikian, lanjutnya, kondisi pasar di RI juga akan dipercaya lantaran penegakan hukum dinilai tegas tak pandang bulu.

"Nah, ini merupakan langkah baik dan kalau tindakan ini dilakukan secara saya yakin secara profesional dilakukan oleh Pak Kapolri dan ini akan membuktikan dan membuat sentimen pasar akan positif, ya kan? Di tengah situasi kondisi yang tidak baik-baik saja, tapi kan dengan ada penegakan hukum, ada kepercayaan dari pasar dan publik bagaimana Indonesia bisa menegakkan hukum yang ada," imbuhnya.

Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk sebagai tersangka kasus penyadapan hingga illegal access yang salah satu targetnya ialah Presiden Prabowo Subianto. Polri menyatakan target penyadapan tersebut juga menyasar tokoh politik.

"Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal taping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM dan para pengusaha," kata Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Sigit merupakan mantan Kapolri. Tersangka lain ialah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Slamet Uliandi (SU).

"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ujarnya.

(dwr/gbr)