Barang Komersial Dilarang Masuk Gaza, Israel Dapat Peringatan dari China

Gaza City -

Tidak ada barang komersial dan kebutuhan pokok yang masuk ke Jalur Gaza selama dua hari berturut-turut. Otoritas Israel menyalahkan pajak Hamas yang mendorong pedagang berhenti mengimpor. Sebaliknya, pihak Palestina membantah dan menuding Israel yang memberlakukan pembatasan.

Penghentian ini memutus sumber penting pangan dan kebutuhan pokok di saat kekhawatiran tentang persediaan musim dingin semakin besar. Gaza sepenuhnya bergantung pada barang-barang yang diizinkan Israel masuk melalui pos perbatasan, sehingga setiap gangguan langsung berdampak pada jutaan warga.

Di saat yang sama, China mengeluarkan pernyataan keras dengan mendesak Israel menghentikan pembangunan permukiman di Tepi Barat, menambah tekanan internasional terhadap Tel Aviv di tengah konflik yang berkepanjangan.

Gaza terputus dari pasokan komersial

Otoritas Israel pada Kamis (15/10) mengatakan tidak ada barang komersial yang masuk ke Gaza sejak dua hari lalu, dengan menyalahkan penghentian itu pada para pedagang yang keberatan dengan pajak yang dikenakan Hamas. Namun importir Palestina membantah klaim tersebut.

Penghentian pengiriman komersial, termasuk buah-buahan dan pakaian musim dingin, memutus sumber penting pangan dan kebutuhan pokok lainnya di saat kekhawatiran tentang persediaan untuk menghadapi musim dingin semakin besar. Langkah ini berpotensi langsung memperparah kekurangan di Gaza, karena wilayah yang terkepung itu sepenuhnya bergantung pada barang-barang yang diizinkan Israel masuk melalui pos perbatasan.

Lembaga bantuan umumnya membawa kebutuhan pokok seperti tepung, sementara pedagang mengimpor makanan yang lebih mudah busuk seperti buah dan daging, menurut data yang dirilis awal tahun ini oleh COGAT, badan militer Israel yang mengawasi urusan kemanusiaan di Gaza.

"Sektor kemanusiaan saja tidak bisa memenuhi kebutuhan semua orang," kata Shaina Low, juru bicara Norwegian Refugee Council. "Pasar harus berfungsi."

COGAT mengumumkan penghentian pengiriman komersial pada Rabu (14/10). Juru bicara wakil lembaga itu, Letnan Daniel Kantorovich, mengatakan pihaknya bertindak berdasarkan keputusan yang dibuat pedagang Palestina sehari sebelumnya.

"Kami siap mengoordinasikan masuknya truk-truk mereka seperti biasa, tapi para pedagang memberi tahu kami bahwa mereka membatalkan koordinasi akibat mekanisme perpajakan Hamas dan ancaman terhadap mereka," kata Kantorovich. "Para pedagang tidak mau membawa barang ke Gaza."

Namun kepala serikat truk swasta Gaza, Nahed Sheheiber, membantah versi Israel. "Para pedagang bukan yang menghentikan pengiriman," katanya. "Koordinator Israel mengklaim pedagang Gaza yang bertanggung jawab, tapi kenyataannya Israel yang memberlakukan pembatasan."

Setelah pengumuman COGAT, serikat Sheheiber bertemu dengan Kementerian Ekonomi Gaza untuk menyampaikan keprihatinan dan menyebut Israel menggunakan biaya yang dikenakan kementerian sebagai dalih untuk memutus barang komersial. Kementerian itu meminta pedagang membayar 10.000 shekel (sekitar Rp53 juta) per truk yang masuk Gaza. Dalam pertemuan itu, Wakil Menteri Ekonomi Khaled Al-Raqab mengatakan jumlah itu bukan pajak, melainkan sumbangan yang diminta kementerian untuk membantu membayar pegawai negeri di wilayah tersebut.

Kekhawatiran memburuknya krisis pangan

Penghentian pasokan komersial ini semakin memperburuk situasi pangan yang sudah kritis. Otoritas pangan terkemuka dunia melaporkan awal tahun ini bahwa kondisi di Gaza membaik sejak kelaparan dinyatakan di wilayah itu pada Agustus 2025, tapi masih berada di level krisis.

Sebagian besar keluarga di wilayah yang porak-poranda akibat perang itu tidak mendapatkan cukup makan, kata laporan tersebut, seraya menambahkan bahwa "bahkan gangguan kecil terhadap akses kemanusiaan bisa dengan cepat membalikkan kemajuan yang telah dicapai."

COGAT mengklaim populasi Gaza yang berjumlah sekitar 2 juta orang membutuhkan sekitar 250 truk barang setiap hari. Angka itu jauh di bawah minimum 600 truk per hari yang ditetapkan dalam gencatan senjata yang ditengahi AS setahun lalu.

Tidak jelas dari pengumuman COGAT apakah lembaga bantuan akan diizinkan meningkatkan pengiriman ke Gaza untuk mengkompensasi hilangnya barang komersial.

Perang dimulai ketika militan pimpinan Hamas menewaskan sekitar 1.200 orang pada 7 Oktober 2023 dan menyandera 251 orang. Israel merespons dengan pemboman besar-besaran dan invasi darat yang telah menewaskan lebih dari 74.000 warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

Itu termasuk lebih dari 1.400 warga Palestina yang tewas sejak gencatan senjata berlaku, kata kementerian tersebut. Serangan sporadis juga menewaskan lima tentara Israel di Gaza dalam periode yang sama.

China desak Israel hentikan permukiman di Tepi Barat

Di tengah krisis yang terus berlangsung, China mengeluarkan pernyataan keras terhadap kebijakan Israel. Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan kepada Presiden Israel Isaac Herzog bahwa Israel harus menghentikan dan membalikkan "pembangunan paksa" permukiman di Tepi Barat, demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan pada Jumat.

China secara konsisten berpandangan bahwa masalah Palestina adalah ketidakadilan historis terbesar abad ini, kata Wang kepada Herzog dalam pertemuan di Azerbaijan.

Wang mengatakan mendorong perdamaian dan rekonsiliasi di kawasan adalah "landasan" kebijakan Timur Tengah China. China percaya bahwa "solusi dua negara" adalah jalan yang tepat menuju penyelesaian, dan prioritas utama saat ini adalah membuka penuh akses ke Jalur Gaza agar "bencana" kemanusiaan tidak dibiarkan meluas.

China juga menyatakan kesediaan bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mendorong semua pihak kembali ke dialog dan konsultasi sesegera mungkin demi mencapai penyelesaian politik atas konflik tersebut.

China selama ini dikenal sebagai pendukung kuat perjuangan Palestina, sementara Beijing juga memiliki hubungan dekat dengan Iran, musuh regional utama Israel.

Editor: Rizki Nugraha

(nvc/nvc)