Jakarta -
Praktik judi online (judol) melibatkan website berinisial A yang dioperasikan di Finlandia dan Amerika Serikat dibongkar Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri. Bareskrim Polri kini tengah menelusuri pemilik manfaat atau beneficial owner (BO) dari website judol tersebut.
"Saat ini penyidik masih terus mencari barang bukti untuk melakukan penetapan tersangka, dalam hal ini adalah beneficial owner atau pemilik manfaat dari hasil judi online ini," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Kombes Suhasto saat jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).
Suhasto mengatakan, dari pembongkaran kasus ini, penyidik telah memblokir 322 rekening dengan nilai total uang yang disita mencapai Rp 28.010.228.458. Dia menjelaskan, penyidik pun akan mengonfirmasi para pemilik rekening serta sumber dari isi uang dalam rekening yang telah disita.
"Terhadap pemilik uang dan pada rekening-rekening tersebut (juga akan diperiksa)," jelas Suhasto.
Suhasto menjelaskan, para sindikat judol ini menggunakan server yang berada di luar negeri untuk menghindari pelacakan aparat. Penyidik pun sampai saat ini masih melakukan penelusuran pihak-pihak sebagai operator.
"Untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum," jelas Suhasto.
Adapun pembongkaran kasus TPPU yang berasal dari praktik judol ini didapatkan lewat kegiatan operasi siber yang dilakukan oleh Subdit IV Dirtipideksus Bareskrim Polri sejak 2025. Kemudian pada Oktober 2026, hasil penyelidikan bermula dari operasi siber ini dinaikkan ke tingkat penyidikan.
Suhasto mengatakan, dalam penyelidikan awal, penyelidik menelusuri kegiatan website A secara komprehensif. Penyelidikan dilakukan mulai dari sistem bid atau pembayara hingga metode pembayaran yang diketahui melalui QRIS, virtual account, transfer bank, e-money, dan transfer pulsa.
Dia menjelaskan, para pemain menempatkan nilai taruhan dan penawaran tertentu untuk dapat berpartisipasi. Permainan dalam website A pun beragam mulai dari card game, live casino, race, togel, olahraga, crash game, arcade, poker, atau esport promosi.
Dari penelusuran tersebut, Suhasto mengatakan penyelidik mengidentifikasi sejumlah rekening perorangan yang digunakan sebagai tempat deposit. Penyelidik pun berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana serta mendalami pola transaksi yang diduga digunakan untuk menyamarkan asal-usul uang hasil perjudian online ini.
Penyelidik juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI untuk mengidentifikasi website tersebut. Komdigi saat ini, kata Suhasto, telah melakukan pemblokiran terhadap website tersebut dan telah masuk ke dalam database Trust Positif Komdigi, sehingga tidak dapat diakses secara publik di wilayah Indonesia.
"Namun, dikarenakan server tersebut berada di luar negeri, sehingga pengguna ini masih dapat mengakses website ini dengan menggunakan VPN," tutur Suhasto.
Kemudian dari hasil analisis PPATK, penyidik meningkatkan status ke penyidikan. Dia mengatakan, saat ini penyidik telah melakukan pemblokiran rekening perbankan sebanyak 322 rekening dengan total aset keseluruhan yang disita itu sebesar Rp 28.010.228.458.
Dia memastikan penyidikan ini masih terus berkembang. Kemungkinan, kata dia, jumlah uang yang disita bisa lebih besar lagi dari karena diketahui website tersebut masih terus berjalan dan bisa diakses melalui VPN.
Suhasto mengatakan, untuk 322 rekening yang disita ini akan dikonfirmasi kepada masing-masing pihak. Jika pemilik rekening tidak melakukan konfirmasi, dormant atau nominee, isi rekening akan disita dan dimasukkan ke dalam rekening penampungan Bareskrim untuk proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2013.
Adapun pasal yang dipersangkakan dalam perkara ini yaitu Pasal 607 ayat 1 huruf a, dan/atau huruf b, dan/atau huruf c, dan/atau Pasal 426, dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau Pasal 27 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda Rp 5 miliar.
(kuf/isa)