Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Bareskrim Usut TPPU Kasus Penyelewengan 3.532 KL Bio Solar Subsidi di Sulsel

Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 67,9 miliar. #newsupdate #update #news #text

Kumparan 3 menit baca 0 komentar
Bareskrim Usut TPPU Kasus Penyelewengan 3.532 KL Bio Solar Subsidi di Sulsel
Foto: Kumparan

Bareskrim Polri ikut mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus penyelewengan pengangkutan BBM subsidi jenis bio solar di Sulawesi Selatan. Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 67,9 miliar.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Suhasto, mengatakan penyidikan TPPU dikembangkan dari kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi yang ditangani Ditreskrimsus Polda Sulsel.

“Dalam proses penyidikan tindak pidana asal, ini penyidik telah memeriksa 43 orang saksi dan 1 orang ahli dari BPH Migas, serta menetapkan 7 orang tersangka,” kata Suhasto saat jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (16/11).

Kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan pemindahan bio solar menggunakan kapal SPOB Sannia dan SPOB Sukses Rahayu 999. BBM tersebut kemudian dipindahkan ke kapal tanker MT Bakti 1 melalui metode kapal ke kapal di perairan Makassar.

Praktik tersebut diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026. Dalam periode itu, total BBM subsidi yang dipindahkan mencapai sekitar 3.532 kiloliter.

“Jadi kegiatan tersebut diduga berlangsung dalam beberapa periode, ini sejak Oktober 2025 sampai dengan Februari 2026, dengan total volume pemindahan BBM bersubsidi ini yang tercatat sekitar 3.532 KL,” ungkapnya.

Suhasto mengatakan penyidikan kemudian dikembangkan ke dugaan TPPU dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penyidik menelusuri aliran uang hingga aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan.

“Dengan fokus penyidikan tidak hanya pada tindak pidana asal. Tetapi juga menelusuri aliran dana pihak-pihak yang juga menerima atau menikmati hasil kejahatan, serta aset yang juga berasal dari tindak pidana tersebut,” kata dia.

Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zeinardi menjelaskan, penyelewengan dilakukan dengan memanipulasi jumlah BBM yang dibeli dan dikirimkan.

Menurutnya, perusahaan pembeli diduga mengangkut BBM melebihi jumlah yang tercantum dalam transaksi. Selain itu, dokumen asal dan pengiriman BBM juga diubah agar pengangkutan tersebut seolah-olah sesuai ketentuan.

“Dalam praktiknya, perusahaan ini mengangkut tambahan BBM tersebut yang seharusnya misalkan, dia membeli di perusahaan itu tuh 30 kiloliter. Tetapi pada nyatanya, praktiknya, dia mengirimkan BBM ini ke tempat tujuan itu tidak sejumlah itu. Ada peningkatan jumlah BBM yang dikeluarkan,” ungkapnya.

Taufik menyebut penyidik juga menelusuri selisih antara jumlah BBM yang dibeli dengan volume yang dikirimkan ke daerah tujuan.

“Seperti itu. Jadi modusnya dia mengubah dokumen asal dengan dokumen pengiriman itu yang berbeda, seperti itu. Yang seolah-olah bahwa pengiriman ke daerah tujuan itu seolah-olah resmi, padahal tidak, seperti itu,” tambahnya.

Direktur BBM BPH Migas, Chrisnawan Anditya, mengatakan penegakan hukum diperlukan untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran dan tidak merugikan negara.

“Dapat kami sampaikan juga, penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah merupakan tindakan yang berpotensi merugikan keuangan negara, mengganggu ketepatan sasaran penyaluran subsidi, serta penggunaan hak masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi,” jelasnya.

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.