JawaPos.com - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Selama ini, mekanisme penyitaan dan perampasan aset dalam sistem peradilan pidana konvensional yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berkaitan erat dengan pembuktian tindak pidana yang dilakukan seseorang (in personam).
Sebab, negara baru dapat merampas harta kekayaan pelaku secara permanen setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Bahkan, kendala dapat terjadi ketika tersangka atau terdakwa melarikan diri ke luar negeri, meninggal dunia sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, mengalami gangguan jiwa permanen, hingga menyamarkan kepemilikan harta dengan menggunakan nama orang lain.Â
Akibatnya, proses hukum terhadap pelaku bisa terhenti atau mengalami hambatan, sementara aset yang diduga berasal dari tindak pidana tidak mudah dikembalikan kepada negara.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, UU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen untuk mengembalikan hasil kejahatan kepada masyarakat. Menurutnya, cakupan regulasi tersebut tidak terbatas pada tindak pidana korupsi, tetapi juga menyasar berbagai kejahatan lain yang menghasilkan keuntungan secara melawan hukum.
"Undang-Undang Perampasan Aset ini dapat bermanfaat bahwa hasil kejahatannya akan kembali ke rakyat," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Dia menjelaskan, keberadaan undang-undang tersebut memungkinkan aparat penegak hukum tetap menindak aset yang berkaitan dengan tindak pidana meskipun pelakunya tidak berada dalam proses persidangan. Dengan demikian, upaya pemulihan aset tidak sepenuhnya bergantung pada keberhasilan menghadirkan terdakwa.
"Jadi misalnya terdakwanya kabur tapi kemudian asetnya bisa disita, langsung disita," tegasnya.