Jakarta -
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menerbitkan buku berisi perjalanan transformasinya sejak awal dibentuk pada Oktober 2024 hingga saat ini. Buku ini membeberkan perubahan dan upaya pengembangan peran Kemenimipas, serta tantangan tugas ke depan.
Buku setebal 151 halaman ini ditulis dalam rangka Hari Bakti ke-2 Kemenimipas, yang akan diperingati pada 19 November mendatang. Bedah buku yang digelar pada Senin (16/11) dengan mengundang anggota Komisi III DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Deputi I Kantor Staf Presiden Heru Kreshna Reza, Direktur Pembangunan Hukum, HAM dan Imipas Hendra Wahanu Prabandani hingga pakar kebijakan administrasi dari Universitas Indonesia Rudiarto Sumarwono sebagai penanggap.
"Keberhasilan transformasi kelembagaan tak cukup dinilai dari terbentuknya organisasi baru atau banyaknya program yang dijalankan. Perubahan tersebut perlu dilihat melalui indikator kinerja dan manfaat kebijakan bagi masyarakat," kata Sekretaris Jenderal Kemenimipas Asep Kurnia kepada detikcom di Kantor Kemenimipas, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Senin (16/11/2026).
Ia mengatakan buku ini disusun dengan menghubungkan mandat kelembagaan, kebijakan dan program, instrumen pelaksanaan, hasil serta dampak, hingga evaluasi pengembangan kementerian ke depan. Salah satu pembahasan utama, lanjutnya, adalah kontribusi Kemenimipas terhadap 8 agenda prioritas nasional dan pelaksanaan 15 Program Aksi 2026.
"Mencakup digitalisasi pelayanan keimigrasian, penyederhanaan regulasi visa, penguatan pengawasan perlintasan, pemberantasan narkoba di lapas, penanganan kelebihan kapasitas hunian, hingga pemberdayaan warga binaan," tutur Asep.
Capaian Kemenimipas
Sebagai Kementerian yang memayungi Direktorat Jenderal Imigrasi, sejumlah perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan public dituangkan dalam buku ini. Salah satunya melalui pengembangan layanan digital seperti M-Paspor, All Indonesia, dan Dashboard Monitoring.
"Penggunaan All Indonesia telah mencapai 18,6 juta deklarasi kedatangan penumpang internasional. Sementara itu, pengembangan sistem pemantauan keimigrasian diarahkan untuk mendukung integrasi data dan penguatan pengawasan," ujar Asep.
Penyederhanaan regulasi visa sebagai wujud transformasi di bidang imigrasi turut diulas dalam buku ini. "Jumlah indeks visa berkurang dari sebelumnya 133 menjadi 110 indeks. Selain itu, klasifikasi visa tertentu disederhanakan dari 31 jenis menjadi enam jenis," sambung dia.
Asep melanjutkan, dari sisi penerimaan negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor visa pada semester pertama 2026 tercatat mencapai Rp2,815 triliun. Angka tersebut meningkat 6,42 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar Rp2,646 triliun.
"Penguatan infrastruktur pemeriksaan keimigrasian turut menjadi perhatian. Jumlah autogate yang sebelumnya tercatat sebanyak 108 unit di bandara internasional berkembang menjadi 306 unit yang tersebar di bandara, pelabuhan laut, hingga pos lintas batas negara," ucap dia.
Asep juga bicara soal transformasi di bidang pemasyarakatan. Salah satu perubahan yang disoroti selama dua tahun Kemenimipas berdiri, adalah penanganan kelebihan kapasitas hunian atau overcrowding.
"Alhamdulillah, tingkat kelebihan kapasitas hunian pemasyarakatan yang mencapai sekitar 95 persen pada 2024 kini menurun menjadi sekitar 85 persen pada April 2026. Penanganan persoalan tersebut dilakukan melalui sejumlah pendekatan, antara lain pemindahan warga binaan, optimalisasi arus keluar narapidana yang memenuhi persyaratan, serta pengembangan kapasitas hunian," jelas Asep.
Sebagai penggagas dokumentasi perjalanan Kemenimipas dalam bentuk buku, Asep menyebut upaya memperkuat keamanan lapas dan rutan ditempuh dengan kebijakan pemindahan narapidana berisiko ke Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan narapidana didasari hasil asesmen risiko.
"Tercatat sebanyak 597 warga binaan dipindahkan pada November-Desember 2024, kemudian 1.232 orang sepanjang 2025, dan 455 orang pada Januari-Maret 2026. Ini kalau berbicara data Maret, namun jika diperbarui jumlah yang sudah dipindahkan ke Nusakambangan mencapai 3.000 warga binaan berisiko tinggi," ungkap dia.
Selain penguatan keamanan, program pembinaan warga binaan juga diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan kegiatan ekonomi produktif. Hingga akhir 2025, sebanyak 12.146 warga binaan tercatat terlibat dalam kegiatan ketahanan pangan. Dari total 468,27 hektare lahan yang digunakan, sekitar 442 hektare telah produktif.
"Kegiatan tersebut menghasilkan panen sebanyak 123,5 ton berdasarkan Panen Raya Kemenimipas pada awal 2026, serta premi bagi warga binaan dengan total Rp 905,28 juta," sebut dia.
Penguatan koperasi pemasyarakatan juga dilakukan melalui Inkopasindo yang memiliki 601 koperasi primer per Januari 2026. Produk hasil karya warga binaan tercatat telah menjangkau pasar di 11 negara.
"Program pendidikan kesetaraan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan dapur sehat untuk mendukung Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan dan persiapan reintegrasi sosial warga binaan," terang Asep.
Pengakuan Eksternal
Buku berjudul Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga mendokumentasikan sejumlah capaian kelembagaan sepanjang 2025 hingga 2026, yang mendapat pengakuan dari eksternal. Asep menyebut Kemenimipas memperoleh predikat Badan Publik Informatif dengan nilai 93,01 dari Komisi Informasi Pusat. Kementerian ini juga meraih Juara Umum Public Relations Indonesia Awards (PRIA).
"Sementara itu, layanan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta masuk dalam daftar 10 besar dunia versi Skytrax," ujar dia.
Pada 2026, Kemenimipas menempati peringkat kedua dari 731 instansi dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI serta peringkat kedelapan dari 99 kementerian dan lembaga dalam penilaian kinerja anggaran.
"Meski mencatat sejumlah capaian positif, buku ini juga menguraikan tantangan yang masih perlu ditangani, terutama kepadatan hunian pemasyarakatan, penguatan kompetensi aparatur, integrasi data, tata kelola, serta kesinambungan program," sebut Asep.
(aud/yld)