Liputan6.com, Jakarta - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera meminta pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Aceh memperkuat kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi pada 14–16 November 2026.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi cuaca ekstrem di Provinsi Aceh pada periode tersebut. Peringatan ini menyusul terpantau dua bibit siklon tropis, yakni 92B di Teluk Benggala dan 96S di Samudra Hindia barat Sumatra, yang berpotensi meningkatkan intensitas hujan di sejumlah wilayah.
Berdasarkan prakiraan BMKG, hujan lebat hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Nagan Raya, dan Subulussalam.
Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Utara, Banda Aceh, Langsa, Pidie, Pidie Jaya, dan Simeulue.
Menyikapi potensi ancaman tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera meminta pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan. Salah satunya dengan memastikan seluruh unsur terkait memahami risiko bencana di wilayah masing-masing.
“Para bupati dan wali kota di wilayah yang berpotensi terdampak perlu diberi tahu. BPBD provinsi, pemadam kebakaran, fasilitas kesehatan, dan logistik Bulog agar siaga tanpa memicu kegaduhan dan keresahan masyarakat,” pesannya melalui keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).
Masyarakat juga diimbau tetap tenang, tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti perkembangan cuaca dan arahan resmi dari instansi berwenang.
Ancaman cuaca ekstrem ini perlu diwaspadai mengingat Aceh masih menghadapi potensi banjir susulan pascabencana yang terjadi pada November 2025.
Tito sebelumnya mengungkapkan, sebanyak 41 kejadian banjir susulan, termasuk tanah longsor, telah terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepanjang April hingga Oktober 2026.
“Oleh karena itulah bahwa Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Sungai ini, jumlahnya ada 137 yang terdampak (di tiga provinsi),” ujarnya.
Percepatan penanganan akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai ujung tombak, dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pihak lainnya.
Memanfaatkan Anggaran
Pemda juga didorong memanfaatkan anggaran yang telah diberikan untuk mempercepat normalisasi sungai dan memperkuat tanggul di wilayah masing-masing.
Selain normalisasi sungai, Tito menegaskan pentingnya operasi modifikasi cuaca sebagai salah satu langkah pencegahan.
"Prinsip dasarnya kita berupaya mencegah. Jangan sampai ada hujan di sana (daerah terdampak) dengan operasi modifikasi cuaca. Kalaupun ada [curahnya] minimal," jelasnya.
Tito juga mengingatkan pentingnya memastikan ketersediaan sarana dan prasarana apabila banjir kembali terjadi.
Pemda dapat kembali menetapkan status tanggap darurat jika bencana susulan berdampak luas. Langkah tersebut memungkinkan percepatan penggunaan anggaran dan penanganan darurat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Kondisi di Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan bahwa banjir susulan telah terjadi. Dalam kunjungan lapangan pada Sabtu (14/11/2026), Tim Satgas PRR bersama Pemda meninjau Desa Balai, Kecamatan Bendahara, serta hunian sementara (huntara) di Desa Tanjung Semantok dan Bukit Rata.
Di Desa Balai, banjir yang terjadi sejak Kamis (12/11/2026) menggenangi permukiman dengan ketinggian air mencapai 0,5–1,5 meter. Sementara itu, di kedua lokasi huntara, air sempat masuk ke rumah warga dengan ketinggian sekitar 30–40 sentimeter.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang terus memantau perkembangan banjir dan mengkaji kemungkinan penetapan status darurat bencana.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
