BNPT Ungkap 4.000 Anak Terpapar Ideologi Kekerasan

Medan, CNN Indonesia --

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkap tingginya kerentanan anak terhadap paparan ideologi kekerasan di ruang digital.

Tercatat sekitar 740 anak terpapar paham ideologi kekerasan di Tahun 2026. Dari jumlah itu, sekitar 300 anak disebut terpapar oleh jaringan tertentu.

Plt Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi BNPT Irjen Wawan Ridwan mengaku mendapat informasi dari Densus 88 Antiteror Polri jumlah anak yang terpapar ideologi kekerasan mencapai 4.000 jiwa.

Hal itu dikatakan Ridwan dalam Kegiatan Literasi Digital Berbasis Moderasi Memperkuat Peran Guru dalam Menangkal Paham Kekerasan pada Siswa Melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di Medan, Selasa (20/10).

"Ini dari hasil pendidikan teman-teman kita dari Densus, itu yang kemarin ini kalau tidak salah ada sekitar 740 anak di beberapa provinsi, kalau tidak salah di 26 provinsi, itu sudah terpapar paham ideologi kekerasan. Dari sekian itu, ada 300-an yang memang terpapar oleh jaringan," kata Ridwan.

Namun begitu, kata Ridwan, informasi lain yang diperolehnya dari Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiterorisme, ternyata jumlah anak yang terpapar diperkirakan telah mencapai lebih dari 4.000 orang.

"Tapi kemarin saya ngobrol lagi dengan teman-teman dari Intelejen Densus, sebetulnya yang terpapar itu sudah 4.000 sekian. Bayangkan sudah 4.000 sekian dan kita tidak tahu, seolah-olah kita tidak ada masalah dan sebagainya," ujarnya.

Menurut Ridwan, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian, terutama ketika rendahnya literasi digital membuat anak lebih rentan menerima informasi tanpa memeriksa kebenaran maupun memahami konteksnya.

"Dari penelitian BNPT di Sumatera Utara, internet dan media sosial termasuk saluran penyebar kekerasan, dengan tingkat keterpaparan yang tinggi, rentanan ruang siber berkaitan dengan rendahnya literasi digital," jelasnya.

Ridwan mengatakan perubahan pola belajar anak kini tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga melalui media sosial, video pendek, dan grup percakapan daring.

"Kemudahan memperoleh dan menyebarkan informasi memang luar biasa. Tetapi kemudahan yang sama juga dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan propaganda, ujaran kebencian, disinformasi, narasi, intoleransi, dan ajakan yang mengarah pada radikalisme dan terorisme," jelasnya.

Internet dan media sosial, kata Ridwan, menjadi salah satu saluran penyebaran konten berbasis kekerasan. Kerentanan tersebut juga berkaitan dengan rendahnya literasi digital, paparan konflik sosial, serta perasaan terasing dari lingkungan sekitar.

"Paparan konflik sosial dan perasaan terasing dari komunitas, anak yang merasa tidak didengar, tidak diterima, atau kehilangan pegangan bisa menjadi sasaran empuk bagi pesan-pesan yang tanpa menawarkan rasa memiliki," sebutnya.

Menurut Ridwan, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama, terutama bagi dunia pendidikan. Sebab, paparan ideologi kekerasan tidak selalu terjadi melalui keterlibatan langsung dengan jaringan terorisme, tetapi juga dapat berlangsung melalui konten digital yang mengandung kebencian, intoleransi, dan glorifikasi kekerasan.

"Ini merupakan tugas berat daripada Bapak Ibu guru sekalian. Pernah ada kejadian mungkin Bapak Ibu sekalian tahu, kejadian yang terjadi di SMA 7 di Jakarta, kemudian juga ada di Sumatera Barat, kemudian juga ada di Kalimantan Barat," ungkapnya.

Upaya pencegahan, lanjut Ridwan, tidak cukup hanya berfokus pada penindakan terhadap jaringan terorisme. Penguatan literasi digital, pendampingan anak, dan penciptaan lingkungan pendidikan yang inklusif juga menjadi bagian penting dari pencegahan.

"Bapak dan Ibu guru membentuk karakter, kemudian juga menanamkan nilai kebangsaan, dan menjadi teladan. Itulah mengapa kami dari BNPT ini memandang guru sekalian sebagai garda terdepan dalam menjaga generasi kita dari paham kekerasan," ucapnya.

Oleh karena itu, tambahnya, guru diharapkan mampu menjadi teladan dalam menyikapi perbedaan, menggunakan media sosial secara bijak, serta memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Sebab peserta didik tidak hanya belajar dari materi di kelas, tetapi juga dari perilaku orang dewasa di sekitarnya.

"Marilah kita menjadi teladan. Artinya bahwa anak-anak lebih banyak meniru daripada mendengar, cara kita menyikapi perbedaan, cara kita bermedia sosial, dan cara kita menyaring informasi akan menjadi pelajaran yang paling membekas," kata Ridwan.

Selain itu, dia juga meminta agar guru menjadi pendengar yang baik. Guru perlu peka terhadap perubahan perilaku siswa, seperti mulai menarik diri dari pergaulan, menunjukkan permusuhan terhadap teman, atau mengalami persoalan yang enggan mereka ceritakan.

"Banyak tanda awal kerentanan muncul dalam bentuk sederhana, yaitu anak yang menarik diri, mulai memusuhi temannya, atau menyimpan sesuatu yang tidak ia ceritakan. Guru yang dekat dengan dan dipercaya adalah benteng pertama yang paling efektif untuk menanggul hal tersebut terhadap anak-anak kita," ungkapnya

Ridwan juga mendorong guru tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga ikut memproduksi konten yang mengedepankan perdamaian, toleransi, dan kebinekaan.

"Marilah kita menjadi produsen pesan positif, bukan sekadar penerima informasi, konten yang menakutkan, tidak menakutkan. Tidak menghakimi dan tidak provokatif. Konten tersebut, lanjutnya, perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana, tidak menghakimi, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa," urainya.

Dengan demikian, lanjutnya nilai-nilai positif dapat menjadi alternatif terhadap narasi kebencian dan provokasi yang beredar di media sosial.

"Mengajak dengan bahasa yang sederhana dan dekat dengan dunia siswa, nilai damai, toleransi, dan kebinekaan adalah bahan terbaik untuk narasi tandingan terhadap narasi-narasi kebencian yang disebarkan oleh kelompok-kelompok yang sengaja memang membuat anak-anak kita menjadi terpapar," ujarnya.

Sementara itu, anggota DPR RI Komisi XIII, Sugiat Santoso, mengapresiasi program literasi digital berbasis moderasi yang dijalankan BNPT, khususnya karena menyasar anak-anak melalui penguatan peran guru.

Menurut Sugiat, keterlibatan tenaga pendidik menjadi langkah strategis untuk memasukkan pemahaman mengenai bahaya ideologi kekerasan ke dalam proses pembelajaran. Ia menyebut para guru yang mengikuti kegiatan tersebut diharapkan dapat menyusun pendekatan pembelajaran yang relevan dengan tantangan di ruang digital.

"Kami mengapresiasi dan mendukung program yang dilaksanakan oleh BNPT terkait program literasi digital berbasis moderasi, khususnya yang menyasar anak-anak kita," kata Sugiat.

Sugiat juga menyoroti perilaku kekerasan di kalangan pelajar, termasuk fenomena geng motor yang kerap meresahkan masyarakat. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dilihat tidak hanya dari tindakan yang muncul di lapangan, tetapi juga dari pola pikir dan kebiasaan yang terbentuk sejak dini.

Ia menilai paparan konten kekerasan, termasuk melalui permainan digital dan tontonan yang tidak sesuai usia, berpotensi membuat anak terbiasa menyaksikan tindakan agresif apabila tidak disertai pendampingan yang memadai.

"Kalau sekarang, ada sedikit sakit hati atau persoalan tertentu, sudah ada tindakan kekerasan. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena cara berpikirnya sudah dipengaruhi konten-konten yang membuat mereka terbiasa melihat kekerasan," ujarnya.

Sugiat mengingatkan bahwa tanggung jawab pencegahan tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Selain keluarga, dunia pendidikan dan peran guru diperlukan untuk membangun cara berpikir yang sehat, mengajarkan penyelesaian konflik tanpa kekerasan, serta menanamkan sikap saling menghormati.

"Oleh karena itu, sekali lagi, peran selain orang tua ya, selain orang tua, peran dunia pendidikan untuk pencegah ini peran dunia pendidikan itu peran guru lah," tutupnya.

(frd/fra)