Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

BPH Migas Apresiasi Polri Bongkar Penyelundupan BBM di Sulsel

BPH Migas apresiasi Polri atas pengungkapan kasus penyelundupan BBM di Sulsel. Penegakan hukum penting untuk tata kelola distribusi BBM bersubsidi.

Detik 4 menit baca 0 komentar
BPH Migas Apresiasi Polri Bongkar Penyelundupan BBM di Sulsel
Foto: Detik

Jakarta -

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) memberikan apresiasi terhadap Polri yang telah membongkar kasus penyelundupan BBM di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel). Penindakan yang dilakukan Polri dinilai penting dalam menjaga tata kelola pendistribusian BBM.

"Kami sampaikan di sini bahwa BPH Migas menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bareskrim Polri atas upaya menegakkan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi," ujar Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) BPH Migas, Chrisnawan Anditya, saat jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).

"Langkah penegakan hukum tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga tata kelola pendistribusian BBM agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," lanjutnya.

Chrisnawan mengatakan, penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah merupakan tindakan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat mengganggu ketepatan sasaran penyaluran subsidi serta penggunaan hak masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi.

Dia pun menilai langkah Polri dalam menindak pelaku penyelundupan BBM sangat berdampak terhadap masyarakat. Dia juga mengimbau agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan BBM dan tidak memperjualbelikannya.

"Kami juga mengimbau agar masyarakat senantiasa menggunakan BBM bersubsidi karena ini adalah ada uang negara, menggunakan secara tepat dan tidak untuk diperjualbelikan," terangnya.

Diketahui, Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) telah membongkar kasus penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar yang melibatkan kapal tanker dan truk tangki. Polisi menetapkan 7 tersangka dan memasukkan 4 orang lainnya dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kasus penyelundupan solar subsidi ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan yang bermula dari penindakan terhadap 7 truk tangki pada Februari 2026. Kapolda Sulsel saat itu, Irjen Djuhandhani Rahardjo Puro, mengatakan penyidik menemukan sejumlah barang bukti yang mengarah pada praktik penyalahgunaan BBM subsidi.

"Dari hasil pengembangan, kami berhasil mengamankan dua unit kapal SPOB, tujuh unit mobil truk pengangkut, dua unit mesin alkon lengkap dengan selang sepanjang 500 meter, satu unit kapal tanker MT Bakti Satu lengkap dengan dokumen kapal, serta 120 KL BBM jenis biosolar," ujar Djuhandhani di Dermaga Pelindo Makassar, Selasa (2/6).

Polisi kemudian menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut masing-masing berinisial SD, AD, FA, AXY, SG, RR dan RG. Polisi masih memburu 4 tersangka lain yang masuk daftar pencarian orang (DPO) berinisial AD, FA, RN dan MB.

"Dari hasil penyidikan, kami telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka," ungkap Djuhandhani.

Bareskrim Usut TPPU

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kasus penyelundupan BBM yang ditangani Dirreskrimsus Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). Pengusutan dilakukan usai adanya penerbitan laporan tipe A dari Dirreskrimsus Polda Sulsel.

"Dalam hal ini, Direktorat Tindak Pidana Khusus melakukan pengembangan perkara. Ditreskrimsus Polda Sulsel telah menertibkan laporan polisi LP A tertanggal 20 Oktober 2026 terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607," terang Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Kombes Suhasto saat jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/11).

Suhasto mengatakan, penyidik pada Dittipideksus Bareskrim Polri akan melakukan penelusuran terhadap aliran uang dari hasil keuntungan praktik penyelundupan BBM ini. Termasuk juga pihak-pihak yang diduga sebagai penerima keuntungan dari tindak pidana penyelundupan BBM ini.

"Fokus penyidikan tidak hanya pada tindak pidana asal, tetapi juga menelusuri aliran dana pihak-pihak yang juga menerima atau menikmati hasil kejahatan, serta aset yang juga berasal dari tindak pidana tersebut," kata Suhasto.

Suhasto juga menyampaikan, dalam upaya penelusuran aliran uang, pihaknya akan melibatkan PPATK. Dia mengatakan, pihaknya juga akan melakukan penelusuran dari aset-aset yang sebelumnya telah disita.

"Jadi akan kita tracing, uangnya ke mana saja, kalau memang uangnya sudah tidak ada dan sudah dialihkan ke aset, akan kita telusuri juga asetnya di mana saja," tuturnya.

Suhasto menyampaikan bahwa Polri dalam penegakan hukum terkait dengan penyalahgunaan BBM bersubsidi ini, tidak akan berhenti pada dugaan tindak pidana asal. Dia memastikan Polri akan terus mengembangkan perkara ini.

"Setiap aliran dana dan aset yang diduga berkaitan dengan hasil kejahatan, apalagi yang sudah disubsidi oleh negara ini, itu akan terus kami telusuri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ungkap Suhasto.

"Jadi, langkah ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, terus kemudian melindungi hak masyarakat atas BBM bersubsidi, dan juga mencegah kebocoran keuangan negara," imbuhnya.

(kuf/lir)



Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.