BPJS Ketenagakerjaan Dorong SIER Jadi Hub Perlindungan Pekerja

Jakarta -

BPJS Ketenagakerjaan mendorong Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) menjadi salah satu kawasan industri yang tidak hanya menjadi pusat aktivitas usaha, tetapi juga hub layanan, literasi, dan ekosistem perlindungan pekerja.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat dalam kegiatan SIER Silaturahmi, Strategic and Partnership Forum di kawasan SIER, Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

Menurut Saiful, penguatan perlindungan pekerja membutuhkan kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan, pengelola kawasan, perusahaan tenant, forum komunikasi perusahaan, dan seluruh stakeholder terkait.

Saiful menegaskan jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek) tidak seharusnya hanya dipandang sebagai kewajiban administratif atau biaya perusahaan, melainkan investasi strategis yang memberikan manfaat bagi pekerja sekaligus mendukung produktivitas dan daya saing usaha.

"Harapannya kita bisa melakukan shifting. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan jangan hanya dilihat sebagai obligation atau cost, tetapi sebagai investasi," ujar Saiful, dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/11/2026).

"Ketika risiko ketenagakerjaan dapat dialihkan dan pekerja merasa lebih aman, mereka dapat bekerja lebih tenang dan lebih produktif. Pada akhirnya perusahaan juga mendapatkan manfaat," sambungnya.

Untuk mewujudkannya, Saiful mendorong SIER menjadi hub layanan BPJS Ketenagakerjaan yang mendekatkan berbagai kebutuhan perusahaan dan pekerja. Layanan tersebut dapat mencakup pendaftaran dan pengkinian data kepesertaan, konsultasi Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP), edukasi aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), literasi program, konsultasi Manfaat Layanan Tambahan (MLT), hingga kegiatan promotif dan preventif.

Menurut Saiful, upaya mendekatkan layanan tersebut juga perlu didukung dengan kehadiran jajaran BPJS Ketenagakerjaan di daerah. Kantor wilayah (kanwil) dan kantor cabang (Kancab) diharapkan semakin aktif membangun komunikasi serta menjalin interaksi langsung dengan perusahaan dan pekerja di kawasan industri, sehingga kebutuhan layanan dan informasi dapat ditangani lebih cepat, mudah, dan tepat sasaran.

Pemanfaatan JMO juga perlu terus ditingkatkan karena aplikasi tersebut memungkinkan peserta mengakses informasi kepesertaan, saldo, pengkinian data, serta pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai ketentuan tanpa harus selalu datang ke kantor cabang. Melalui aplikasi dan layanan yang tersedia, pekerja juga dapat mengenal berbagai fasilitas tambahan yang selama ini belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Salah satu fasilitas tersebut adalah MLT Perumahan yang menyediakan KPR, Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), dan Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP). Dalam skema yang dipaparkan, KPR MLT menawarkan bunga 8,75% per tahun dengan tenor hingga 30 tahun.

Tersedia pula Kredit Konstruksi MLT bagi pengembang dengan pembiayaan hingga 80% dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), sesuai ketentuan program.

Saiful melihat fasilitas tersebut sebagai peluang bagi pengelola kawasan industri untuk mengembangkan hunian pekerja yang lebih dekat dengan lokasi kerja, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pengembang (developer). Selain mengurangi waktu dan biaya perjalanan serta risiko kecelakaan di perjalanan, hunian yang terjangkau dan dekat dengan tempat kerja diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan produktivitas pekerja sekaligus memperkuat daya tarik kawasan bagi investor.

Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan mendorong penguatan kegiatan promotif dan preventif serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3) langsung di kawasan industri. Kegiatan dapat disesuaikan dengan karakteristik risiko masing-masing sektor, mulai dari edukasi K3, safety riding, penggunaan alat pelindung diri, hingga upaya menekan angka kecelakaan kerja.

Saiful juga menekankan pentingnya evaluasi proses layanan digital, termasuk ePLKK, agar digitalisasi benar-benar memberikan kemudahan bagi peserta dan fasilitas kesehatan.

Seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari konsep Value Beyond Protection, yakni menghadirkan nilai tambah bagi pekerja sebelum risiko terjadi, ketika risiko terjadi, maupun setelah manfaat diterima. Perlindungan diberikan melalui lima program utama, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, JHT, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Namun, kehadiran BPJS Ketenagakerjaan juga diarahkan untuk mendukung pencegahan risiko, peningkatan kesejahteraan, dan keberlanjutan ekonomi pekerja. Salah satu implementasinya adalah Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian (PEKA), yang mempersiapkan pekerja menjelang masa purnakarya melalui pendekatan Pelatihan, Produktivitas, dan Profit (3P). Program ini mencakup literasi keuangan, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta akses permodalan.

Bahkan, pekerja yang memasuki masa pensiun berpeluang tetap terhubung dengan perusahaan sebelumnya melalui usaha yang menjadi bagian dari rantai pasok perusahaan tenant.

"Kita bisa mendesain pelatihan agar setelah purna mereka menjadi bagian dari supply chain perusahaan. Bisa menjadi pemasok kebutuhan perusahaan, atau mengolah produk dari kawasan menjadi produk yang memiliki nilai tambah," jelas Saiful.

"Jadi hubungan pekerja dengan perusahaan tidak langsung berhenti ketika memasuki masa pensiun," sambungnya.

Untuk mendorong upaya perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan juga memperkenalkan Jamsostek STAR sebagai bentuk pengakuan atas kualitas perlindungan tenaga kerja. Penilaiannya mencakup kepatuhan kepesertaan lima program, kesesuaian pelaporan upah, ketepatan pembayaran iuran, perlindungan pekerja dalam rantai pasok, serta pelaksanaan kegiatan promotif-preventif dan K3.

Menurut Saiful, upaya tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan dalam membangun kredibilitas, memenuhi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), meningkatkan kepercayaan investor, dan menarik talenta terbaik.

Saiful juga mengingatkan pentingnya memastikan pekerja dalam rantai pasok memperoleh perlindungan yang memadai. Sebab, kecelakaan kerja atau persoalan ketenagakerjaan pada perusahaan pemasok dapat mengganggu arus kas dan kelangsungan produksi, yang pada akhirnya berdampak terhadap perusahaan utama.

Karena itu, perlindungan pekerja di sepanjang rantai pasok merupakan bagian dari manajemen risiko bisnis.

Selain itu, perusahaan didorong mengoptimalkan program SERTAKAN melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja rentan di sekitar lingkungan usaha, termasuk keluarga karyawan yang bekerja di sektor informal. Dengan demikian, manfaat keberadaan perusahaan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat sekitar.

Saiful menegaskan tujuan akhir dari kolaborasi ini adalah memastikan pekerja dan keluarganya memperoleh perlindungan serta kesejahteraan yang lebih baik. Menurutnya, daya saing kawasan industri tidak hanya ditentukan oleh kualitas infrastruktur dan besarnya investasi, tetapi juga oleh kualitas perlindungan terhadap pekerja yang menjadi penggerak utama kegiatan industri.

"Untuk menyejahterakan pekerja dan keluarganya kita harus bergerak bersama. Pengelola kawasan, perusahaan tenant, forum komunikasi, serikat pekerja, pemerintah, dan BPJS Ketenagakerjaan harus menjadi strategic partner," kata Saiful.

"Kalau pekerjanya terlindungi, lebih tenang dan produktif, maka perusahaan dan kawasan industrinya juga akan semakin kuat," imbuhnya.

Direktur Keuangan, Administrasi dan Manajemen Risiko PT SIER Rizka Syafittri Siregar menyambut baik penguatan kolaborasi tersebut. Ia menyampaikan pengelola kawasan memiliki peran strategis sebagai penghubung antara perusahaan tenant dan berbagai stakeholder, termasuk dalam memperkuat layanan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Agung Nugroho, serta jajaran manajemen SIER, dan perwakilan perusahaan tenant.

(akd/akd)