Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

BRAN Dorong Reforma Agraria Solusi Cegah Karhutla Berulang

Kepala BRAN Dedi Prasetyo menekankan pentingnya evaluasi tata kelola agraria untuk mencegah karhutla. Perlindungan hak masyarakat adat jadi fokus utama.

Detik 3 menit baca 0 komentar
BRAN Dorong Reforma Agraria Solusi Cegah Karhutla Berulang
Foto: Detik

Jakarta -

Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Dedi Prasetyo mengatakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang menjadi momentum penting untuk mengevaluasi tata kelola agraria nasional. Ia menyampaikan pencegahan tak cukup hanya mengandalkan pemadaman dan penegakan hukum.

Menurutnya, pencegahan perlu menyentuh persoalan mendasar, yakni penguasaan tanah, konflik agraria, serta perlindungan hak masyarakat adat.

"Jika kebakaran terus berulang setiap tahun, kita perlu mengevaluasi apakah pendekatan yang selama ini dilakukan sudah menyentuh akar persoalan. Penegakan hukum harus berjalan, tetapi pembenahan tata kelola agraria dan inovasi pencegahan juga harus diperkuat," ucap dia dalam diskusi 'Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia' di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan mengevaluasi efektivitas pendekatan pencegahan karhutla selama ini. Diskusi tersebut dihadiri perwakilan Polri, Kementerian Kehutanan, BMKG, akademisi, dan tokoh masyarakat.

Dedi mengutip data luas karhutla nasional yang mencapai 355.390 hektare. Ia menekankan ancaman kebakaran semakin kompleks dan tak lagi terbatas di Sumatra dan Kalimantan, tetapi juga meluas hingga Papua, Nusa Tenggara Timur, serta sejumlah kawasan di Pulau Jawa.

"Masyarakat adat memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang tidak boleh kita abaikan. Mereka harus diakui, dilindungi, dan diberdayakan sebagai mitra strategis negara dalam menjaga hutan dan mencegah kebakaran," tegas Dedi.

Oleh sebab itu, perlindungan hak masyarakat adat menjadi salah satu fokus BRAN dalam mewujudkan reforma agraria. Tak hanya perlindungan hak, Dedi juga menekankan perlunya penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat.

"Sehingga kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat berjalan selaras," sebut dia.

Dedi juga berharap integrasi satu data agraria, pemetaan wilayah rawan karhutla, penguatan riset, teknologi mitigasi, serta pemanfaatan kearifan lokal dapat terwujud. Dalam diskusi tersebut, ia mengajak mahasiswa program doktoral STIK untuk mengembangkan penelitian yang mampu menjawab tantangan pencegahan dan penanggulangan karhutla.

"Sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, Pancasila sila kelima, dan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, pentingnya menempatkan keadilan agraria, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan rakyat dalam satu kerangka kebijakan nasional," jelas Dedi.

"Jangan menunggu hutan kembali terbakar untuk bertindak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang, dengan menata agraria, melindungi masyarakat adat, dan memastikan pengelolaan tanah yang bertanggung jawab demi keselamatan generasi mendatang," lanjut Dedi.

Berikut sejumlah langkah strategis untuk mendukung pencegahan karhutla melalui reforma agraria yang disampaikan Dedi dalam diskusi:

• Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat.
• Pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan.
• Penyelesaian konflik dan ketimpangan penguasaan lahan.
• Integrasi satu data agraria dengan pemetaan kawasan rawan karhutla.
• Penguatan riset, inovasi teknologi, dan sistem peringatan dini berbasis karakteristik wilayah.
• Sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam pengawasan serta pengelolaan lahan berkelanjutan.

(aud/aik)

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.