Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

BRAN Tegaskan Sinergi Kementerian/Lembaga Penting untuk Wujudkan Reforma Agraria

BRAN dan Bappenas mengadakan pertemuan untuk memperkuat reforma agraria. Dedi Prasetyo menekankan pentingnya sinergi antar lembaga untuk penyelesaian konflik.

Detik 3 menit baca 0 komentar
BRAN Tegaskan Sinergi Kementerian/Lembaga Penting untuk Wujudkan Reforma Agraria
Foto: Detik

Jakarta -

Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) mengadakan pertemuan lanjutan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). BRAN berterima kasih kepada Bappenas yang mendukung penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BRAN, dan menegaskan hal penting untuk mewujudkan reforma agraria adalah dengan sinergi antar-kementerian/lembaga.

"Kami menyampaikan terima kasih dan hormat kepada Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, Profesor Rachmat Pambudy, atas dukungan dan perhatian yang diberikan terhadap penguatan BRAN," kata Kepala BRAN, Dedi Prasetyo, dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Pertemuan lanjutan Dedi dan Rachmat dalam rangka mematangkan badan baru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto ini, semakin mematangkan STOK yang tengah dikebut oleh Dedi dan timnya. Dedi menekankan reforma agraria tak sekadar kebijakan soal pemanfaatan tanah, tapi juga mencakup penyelesaian konflik yang berujung pada kepastian hukum dan kesejahteraan rakyat.

"Sinergi ini sangat penting agar reforma agraria tidak hanya menjadi kebijakan penataan tanah, tetapi benar-benar mampu menyelesaikan konflik, memberikan kepastian hukum, dan membuka akses kesejahteraan bagi rakyat," ujar Dedi.

Diketahui dasar pembentukan BRAN adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria. Dedi ingin mandat yang diberikan Presiden Prabowo pada dirinya dapat dilaksanakan secara efektif, dan berdampak positif pada bangsa.

"Penyelesaian konflik tidak cukup berhenti pada aspek administratif, tetapi harus memberikan kepastian hukum, memulihkan hak masyarakat, dan memastikan tanah dapat dimanfaatkan secara produktif," tegas dia.

Dedi menyadari, persoalan agraria semakin kompleks, baik terkait tumpang tindih penguasaan tanah, konflik hak, ketimpangan akses lahan, maupun kebutuhan tanah bagi pembangunan. Kondisi ini, terang dia, membutuhkan kelembagaan permanen yang memiliki kewenangan jelas, struktur proporsional, serta kemampuan mengoordinasikan penyelesaian persoalan lintas sektor hingga tingkat daerah.

"Mandat reforma agraria sangat luas dan menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung. Karena itu, diperlukan kelembagaan yang efektif, memiliki pembagian kewenangan yang jelas, dan mampu mengambil keputusan secara terukur. Dukungan Bappenas menjadi penguatan strategis agar BRAN dapat segera bekerja secara optimal," ungkap Dedi.

Diketahui BRAN telah melakukan audiensi dengan lebih dari 15 kementerian/lembaga sejak dibentuk Presiden Prabowo. Tujuan audiensi adalah membangun sinergi dan kesamaan pandangan soal pelaksanaan reforma agraria.

"Sementara itu, penguatan sistem data agraria nasional membutuhkan integrasi informasi dari sekitar 20 hingga 30 kementerian/lembaga terkait," imbuh Dedi.

Dedi meyakini sistem data yang kuat menjadi prasyarat penting agar kebijakan penataan aset, penyelesaian konflik, dan pemberian akses ekonomi dilaksanakan berdasarkan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Dedi menyampaikan penyelesaian SOTK BRAN ditargetkan sebelum akhir 2026.

"SOTK ini landasan penyusunan program, anggaran, kebutuhan SDM, dan kesiapan operasional tahun 2027," tutur dia.

Ketersediaan tanah dan kepastian hukum, lanjut Dedi, menjadi fondasi bagi keberhasilan berbagai program strategis tersebut. Oleh sebab itu penyelesaian konflik agraria harus berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional.

"Keberhasilan reforma agraria tidak semata diukur dari luas tanah yang ditata atau diredistribusikan, tetapi dari berkurangnya konflik, pulihnya hak masyarakat, meningkatnya produktivitas, dan terbukanya kesempatan ekonomi. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan BRAN adalah manfaat nyata yang dirasakan rakyat," terang dia.

Terakhir, ia menambahkan, penyelenggaraan reforma agraria merupakan implementasi amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta sila kelima Pancasila, yang pasa intinya berbicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(aud/maa)



Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.