Buka KDMK Angkatan III di Unsri, Wamendagri Bima Dorong Kades Berinovasi

Jakarta -

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong kepala desa membangun kepemimpinan yang berdampak, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Bima Arya mengatakan, kepemimpinan yang berdampak membutuhkan visi dan keberpihakan yang jelas.

"Anggaran desa harus diprioritaskan untuk pelayanan publik dan program pembangunan yang konkret serta sesuai kebutuhan masyarakat," kata Bima Arya dalam keterangannya, Rabu (4/11/2026).

Hal itu disampaikan saat membuka program Kepala Desa Masuk Kampus (KDMK) Angkatan III di Universitas Sriwijaya (Unsri), Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (4/11).

Bima juga menilai kepala desa harus punya kemampuan membaca serta menganalisis data, penentuan prioritas yang realistis, dan keterampilan berkolaborasi. Kepala desa juga dituntut memahami kebutuhan masyarakat dan mengarahkan sumber daya untuk menghasilkan program yang memberikan manfaat nyata.

Ia mengingatkan kepala desa agar tidak terjebak pada kegiatan seremonial dan rutinitas birokrasi. Menurutnya, anggaran desa perlu diarahkan untuk pelayanan publik dan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan warga.

Bima Arya juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan perguruan tinggi. Kampus dan desa dinilai dapat saling belajar melalui pertukaran pengetahuan akademik dan pengalaman praktik di lapangan.

Ia berharap para kepala desa memanfaatkan program KDMK untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan. Dengan begitu, mereka dapat kembali ke daerah masing-masing dengan semangat menghadirkan perubahan dan menjadi kepala desa terbaik di Sumatera Selatan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri Bernhard Eduard Rondonuwu menjelaskan KDMK dirancang untuk meningkatkan kompetensi kepala desa. Materi pembelajaran mencakup tata kelola pemerintahan desa, transformasi digital, kepemimpinan publik, inovasi pelayanan, pengelolaan potensi desa, penguatan ekonomi, serta pembangunan berbasis data dan bukti (evidence-based policy).

"Program ini juga membuka ruang bagi kepala desa untuk membangun jejaring kemitraan dengan perguruan tinggi, praktisi, dan sesama kepala desa dari berbagai daerah. Pelaksanaannya menggunakan pendekatan kolaboratif melalui pembelajaran akademik, riset, inovasi, praktik lapangan, coaching, mentoring, dan transformasi digital," kata Bernhard.

KDMK menjadi salah satu instrumen Ditjen Bina Pemerintahan Desa dalam mendukung terwujudnya Pemerintahan Desa Berdampak serta percepatan penerapan Smart Village di Indonesia.

Program yang berlangsung pada 3-6 November 2026 itu diikuti 255 kepala desa terpilih dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Selama kegiatan, peserta mengikuti pembelajaran di kelas untuk meningkatkan kapasitas dalam mengembangkan potensi dan mendorong inovasi pembangunan desa.

Sejumlah materi yang diberikan antara lain pemetaan dan validasi potensi ekonomi desa, penentuan prioritas pembangunan, inovasi melalui pendekatan design thinking, penerapan ekonomi sirkular, administrasi digital desa, hingga penyusunan rencana pelaksanaan inovasi desa.

Melalui program tersebut, para kepala desa diharapkan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh menjadi inovasi dan program pembangunan yang tepat sasaran, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

(ega/ega)