Serang -
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan BUMD Banten, PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM). Direksi PT ABM menyatakan akan melakukan perbaikan tata kelola.
"Kami sedang berkolaborasi dengan kejaksaan terkait dengan bagaimana kolaborasi ini bisa memperbaiki tata kelola PT ABM, dan juga kita akan dibantu oleh kejaksaan untuk penegakan hukum. Sehingga di sini konteksnya adalah kami sifatnya kolaborasi dan sinergi dengan kejaksaan," kata Direktur Keuangan PT ABM Roland Azerwin di Kantor Kejati Banten, Kota Serang, Jumat (13/11/2026).
Roland mengatakan Kejati memberi saran agar ada edukasi pengelolaan bersih dan antikorupsi. Dia mengatakan pihaknya akan menggandeng kejaksaan untuk melakukan perbaikan.
"Jadi tata kelola ini sifatnya kan banyak. Jadi tentunya penataannya itu adalah secara komprehensif aja. Jadi tadi pihak kejaksaan juga sempat bilang nanti kalau ada aturan-aturan, segala macam ketentuan, bisa juga dikonsultasikan kepada kejaksaan," ucapnya.
Roland mengatakan pihaknya akan melakukan penataan bisnis. Dia berharap hal itu dapat membuat PT ABM menjadi penyumbang PAD ke Banten.
"Jadi nanti mohon ditunggu, kami sedang menata semua ya. Tentunya nanti bisnis kami itu juga bisnis yang proper, ya, yang layak, yang bagus, sehingga menciptakan ABM yang kuat, yang bersih, dan juga menjadi penyumbang untuk PAD-nya Provinsi Banten," katanya.
Sebelumnya, Kejati Banten mengusut kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT ABM. Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Para tersangka ialah mantan pejabat PT ABM berinisial TBM serta pihak swasta berinisial AS dan AN. Mereka diduga terlibat dalam korupsi pengelolaan keuangan PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) tahun 2020-2024.
Jaksa menduga Divisi Sales and Marketing PT ABM menjalin kerja sama pengadaan dan perdagangan sembako dengan pihak swasta yang kini menjadi tersangka. Pengadaan itu meliputi pembelian minyak goreng, gula, tepung, dan komoditas lainnya pada periode 2021-2022.
Para tersangka diduga tidak menjalankan proses bisnis sebagaimana mestinya. Akibat kejadian tersebut, PT ABM selaku BUMD Provinsi Banten diduga mengalami kerugian sebesar Rp 6.821.110.500.
"Kegiatannya itu ada, tetapi kegiatan itu ternyata dalam pengembaliannya, harusnya kan kerja sama harus ada hasil atau kickback yang menguntungkan bagi badan usaha milik daerah, realisasinya malah jadi rugi dan tidak dibayar," ujar Kepala Seksi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Banten, Devitra Romiza, Kamis (29/10).
Penyidik menemukan dugaan modus penggunaan nama pribadi serta beberapa perusahaan swasta sebagai mitra. Namun, perusahaan yang digunakan diduga fiktif.
"Berdasarkan temuan di lapangan, sejumlah perusahaan yang dicatut tersebut terindikasi merupakan perusahaan fiktif atau 'bodong' yang bukan milik yang bersangkutan," ujarnya.
(aik/haf)
