Jakarta, CNN Indonesia --
Bupati Blora Arief Rohman, yang menjabat Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) periode 2025-2030, turut ambil peran dalam memperjuangkan kepastian hak daerah atas hasil pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) dalam Rapat Kerja ADPMET 2026 di Surabaya, Selasa (17/11).
Arief menyatakan bahwa perjuangan hak daerah penghasil migas makin krusial di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah dituntut cermat mengelola belanja serta mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan untuk memperkuat kapasitas fiskal.
"Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, optimalisasi PAD menjadi semakin penting. Blora tidak bisa hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat. Potensi migas harus dimaksimalkan agar mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan," ujar Arief usai rapat kerja.
Menurut dia, melalui ADPMET, pemerintah daerah perlu bersama-sama mendorong penguatan regulasi dan tata kelola migas agar daerah penghasil memperoleh kepastian hak dan manfaat ekonomi yang proporsional.
"Karena itu, kami mendorong kepastian hak daerah atas PI 10 persen dan DBH agar pengelolaannya transparan, adil, dan memberikan manfaat nyata. Prinsipnya, efisiensi anggaran harus berjalan beriringan dengan optimalisasi pendapatan. Sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga," kata Arief.
Bagi Pemkab Blora sendiri, agenda penguatan regulasi ini memiliki arti strategis. Kabupaten ini telah berpengalaman mengelola Participating Interest (PI) 10 persen melalui BKS PI Blok Cepu yang kerap menjadi rujukan daerah lain, salah satunya oleh Pemerintah Kabupaten Gresik yang melakukan studi tiru ke Blora pada Oktober lalu.
Dalam forum yang berlangsung pada 16-18 November 2026 dengan tema Mengawal Hak Daerah: Penguatan Tata Kelola PI 10%, DMO, dan BUMD Migas, ADPMET membahas sejumlah langkah konkret.
Salah satu agenda utamanya adalah mendorong revisi Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 juncto Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025 guna memastikan pemberian PI 10 persen, kejelasan formula dan batas waktu pengalihan, serta penguatan posisi BUMD sebagai mitra setara.
Khusus perpanjangan wilayah kerja PT Pertamina EP, ADPMET juga mengusulkan agar BUMD di setiap daerah penghasil mendapat kesempatan memperoleh penawaran PI 10 persen. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas keterlibatan daerah dan memastikan kontribusi produksi sejalan dengan manfaat ekonomi yang diterima.
Selain isu PI 10 persen dan optimalisasi Domestic Market Obligation (DMO) untuk pemenuhan energi dalam negeri, forum turut mendiskusikan persoalan pembagian hasil produksi.
Sekretaris Jenderal ADPMET, Andang Bachtiar, dalam paparannya menyoroti perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) berdasarkan kontribusi produksi masing-masing daerah yang dinilai belum transparan.
Untuk mengatasinya, ADPMET mendorong penerapan sistem ring-fencing agar biaya operasional, penerimaan, dan kontribusi setiap wilayah kerja dapat dihitung secara terpisah.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, menjelaskan bahwa meskipun pengelolaan migas menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memegang peran penting dalam mendukung perizinan, konsultasi wilayah kerja, serta penyelesaian persoalan pelaksanaan kontrak kerja sama.
Ia pun menekankan bahwa keberhasilan PI 10 persen tidak cukup diukur dari pengalihan hak kepada BUMD semata. Tata kelola, transparansi keuangan, akuntabilitas, dan kapasitas sumber daya manusia harus diperkuat agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi daerah.
(rea/rir)