Program CKG memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memeriksakan kondisi kesehatan tanpa harus khawatir dengan biaya pemeriksaan. Manfaatnya dirasakan Yaya Suhara, 56 tahun, warga Wanasari, Kabupaten Karawang, yang mengikuti pemeriksaan di Puskesmas Wanakerta.
“Selama ini kan tidak berani cek kesehatan, karena takut bayar. Tapi dengan program ini, jadi lebih leluasa,” kata Yaya.
Ia juga semakin memperhatikan kondisi kesehatannya menjelang keberangkatan ibadah haji. Berdasarkan hasil pemeriksaan saat itu, kondisi kesehatannya dinyatakan baik.
Pengalaman serupa disampaikan Mugiono, 57 tahun, yang menilai CKG dapat mendorong masyarakat memeriksakan kesehatan sebelum mengalami keluhan. Menurutnya, pemeriksaan sejak dini penting agar masyarakat tidak baru mencari layanan medis ketika sudah sakit.
“Jika tidak ada program seperti ini, kita akan lalai. Sehingga tidak menunggu sakit datang dulu baru periksa,” ujar Mugiono.
Mugiono juga mengapresiasi beragam layanan yang tersedia dalam program tersebut, mulai dari pemeriksaan jantung menggunakan elektrokardiogram (EKG), pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan laboratorium, hingga pemeriksaan gigi. Ia menilai penyampaian hasil pemeriksaan yang cepat turut memudahkan peserta mengetahui kondisi kesehatannya.
“Hebatnya hasil langsung diterima,” tuturnya.
Cek Kesehatan Gratis Jangkau Lebih dari 106 Juta Warga
Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan, Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 106,3 juta warga hingga 13 Oktober 2026, atau 81,84 persen dari target 130 juta peserta pada tahun ini. Capaian tersebut meningkat dibandingkan 70,2 juta peserta sepanjang 2025. Selain memperluas skrining kesehatan, pemerintah juga meningkatkan kapasitas rumah sakit daerah dan memperluas deteksi dini tuberkulosis (TBC).
Diluncurkan pada 10 Februari 2025, CKG dirancang untuk memperkuat pendekatan pencegahan dalam pelayanan kesehatan. Pemeriksaan ini dapat membantu mengidentifikasi sejumlah faktor risiko, seperti hipertensi, diabetes, dislipidemia atau kolesterol tinggi, serta obesitas. Kondisi tersebut berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, stroke, dan gangguan ginjal.
“Kalau kita bisa mengukur keempat faktor risiko tadi, obesitas, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, sama kolesterol tinggi kita bisa menurunkan sampai 80 persen dari kematian yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung, pembuluh darah, stroke, serangan jantung, dan masalah ginjal,” ujar Menkes.
Layanan CKG tersedia melalui puskesmas dan satuan pendidikan. Saat ini, program tersebut didukung lebih dari 10.000 puskesmas yang tersebar di 38 provinsi untuk memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan dan membantu mendeteksi faktor risiko penyakit sejak dini.
Revitalisasi RSUD untuk Memperluas Akses Layanan
Selain memperkuat pencegahan penyakit, pemerintah berupaya meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui revitalisasi fasilitas medis di berbagai daerah. Pada periode 2027–2029, pemerintah berencana merevitalisasi 441 RSUD, merenovasi 8.001 puskesmas, serta membangun 1.988 puskesmas baru.
Salah satu program yang berjalan adalah peningkatan kapasitas 66 RSUD kelas D dan D Pratama menjadi kelas C. Peningkatan ini ditujukan agar rumah sakit di daerah dapat memberikan layanan yang lebih memadai, termasuk untuk penanganan stroke, penyakit jantung, kanker, gangguan ginjal, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Berdasarkan data Juli 2026, sebanyak 22 RSUD telah rampung dan beroperasi sebagai rumah sakit kelas C. Sebanyak 20 RSUD lainnya ditargetkan selesai pada 2026, sedangkan 24 RSUD sisanya ditargetkan rampung pada 2027. Sebagian besar rumah sakit tersebut berada di wilayah dengan tantangan geografis, seperti kawasan kepulauan, perbatasan, dan pegunungan, termasuk Papua dan Maluku.
Peningkatan kelas rumah sakit diharapkan memperkuat layanan rujukan sehingga masyarakat tidak selalu harus menempuh perjalanan jauh ke kota besar untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, peningkatan kapasitas tersebut juga perlu disertai kesiapan tenaga kesehatan, alat medis, dan sistem rujukan agar layanan dapat berjalan optimal.
Percepatan Penemuan dan Pengobatan TBC
Di sektor penyakit menular, pemerintah memperkuat penanggulangan TBC melalui perluasan skrining, pelacakan kontak erat, dan peningkatan akses pengobatan. Upaya ini menjadi penting karena keberhasilan penanganan TBC tidak hanya bergantung pada penemuan kasus, tetapi juga pada kepatuhan pasien menjalani pengobatan hingga tuntas.
Sepanjang 2025, Kemenkes menemukan 600.698 kasus TBC hingga 27 September, atau sekitar 55 persen dari target penemuan 1,09 juta kasus. Dari pasien yang ditemukan, sekitar 90 persen telah memulai pengobatan. Sementara itu, tingkat keberhasilan pengobatan TBC sensitif obat tercatat 80 persen, masih di bawah target 90 persen.
Wakil Menteri Kesehatan menyebut penemuan kasus TBC sepanjang 2025 telah melampaui 80 persen dari estimasi kasus. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan sekitar 48 persen pada 2020. Capaian ini menunjukkan perbaikan dalam upaya menemukan kasus, meski tantangan untuk memastikan seluruh pasien mendapatkan pengobatan dan menyelesaikan terapi masih perlu diatasi.
Pada 2026, skrining TBC juga dilakukan melalui program CKG. Hingga 30 September 2026, skrining tersebut telah menjangkau 20,6 juta orang. Dari jumlah itu, sebanyak 360.700 orang teridentifikasi mengalami gejala dan 26.800 orang dikonfirmasi sebagai kasus baru.
Selain skrining, pelacakan kontak erat dilakukan di 53.335 lokasi. Kemenkes juga menyiapkan 10.000 alat diagnostik untuk puskesmas guna mendukung pemeriksaan dan mempercepat penemuan kasus.
Estimasi kasus TBC nasional diproyeksikan turun dari sekitar 1,09 juta kasus pada 2025 menjadi 1,08 juta kasus pada 2026. Meski menunjukkan penurunan, angka tersebut masih menggambarkan besarnya tantangan pengendalian TBC. Pemerintah menargetkan eliminasi TBC pada 2030, sehingga penemuan kasus secara dini, akses pengobatan, dan pemantauan pasien tetap menjadi bagian penting dari upaya tersebut.
Dari sisi pengobatan, Kemenkes juga mendorong penggunaan regimen obat yang dapat memperpendek durasi terapi pada pasien yang memenuhi kriteria medis. Indonesia turut berpartisipasi dalam uji klinis fase 3 kandidat vaksin TBC M72, yang ditargetkan mulai diproduksi pada awal 2029.
“Dulu TB ini minum obatnya panjang sekali, bisa sampai lebih dari 1 tahun dia minum obat setiap hari. Sekarang turun jadi 12 bulan, turun lagi jadi 6 bulan, yang terakhir kita sudah bisa ada yang bisa 4 bulan. Jadi dengan demikian, obat-obatan TB-nya makin lama makin mudah diterima oleh masyarakat,” jelas Menkes.
Keberhasilan Program Kesehatan Ditentukan Tindak Lanjut dan Kesiapan Fasilitas Medis
Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Profesor dr. Hasbullah Thabrany, MPH, menilai program CKG merupakan langkah positif yang dapat membantu pemerintah memetakan prevalensi penyakit di masyarakat. Data hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi sumber informasi epidemiologi untuk mendukung perencanaan kebijakan kesehatan.
“Dari segi program ini bagus, dan bisa menjadi sumber data epidemiologi tentang prevalensi suatu penyakit,” kata Hasbullah kepada Liputan6.com.
Senada, dosen Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Jakarta yang juga pakar kebijakan kesehatan, dr. Dicky Budiman, PhD, menilai CKG sebagai langkah strategis untuk menggeser pendekatan pelayanan kesehatan dari yang semula berfokus pada pengobatan ketika seseorang sakit menjadi lebih proaktif melalui deteksi dini risiko penyakit.
Meski demikian, keduanya menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan. Peserta yang terdiagnosis penyakit, seperti hipertensi, perlu segera memperoleh pengobatan dan pemantauan agar program tidak berhenti pada skrining semata.
“Tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa hasil pemeriksaan benar-benar berubah jadi pelayanan kesehatan yang diterima pasien,” ujar Dicky.
Pengobatan penyakit yang terdeteksi dapat ditanggung melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, integrasi data antara puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta masih menjadi kendala karena belum berjalan otomatis melalui sistem SatuSehat.
Hasbullah berharap integrasi data tersebut dapat dipermudah agar pasien memperoleh tindak lanjut pengobatan secara berkesinambungan, tanpa terkendala perpindahan informasi antarfasilitas kesehatan. Dengan demikian, manfaat CKG tidak hanya terletak pada deteksi dini, tetapi juga pada keberhasilan penanganan penyakit dan pemantauan kondisi kesehatan masyarakat.
Pandangan mengenai pentingnya tindak lanjut tersebut juga relevan dalam peningkatan kapasitas RSUD. Dicky Budiman menilai pembangunan dan peningkatan kelas rumah sakit di daerah terpencil merupakan langkah penting untuk memperluas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan.
“Jadi ini kan langkah penting untuk memperbaiki pemerataan pelayanan kesehatan,” kata Dicky.
Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus disertai kesiapan operasional, terutama ketersediaan dokter spesialis dasar agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan secara optimal. Perencanaan pembangunan juga perlu mempertimbangkan jumlah penduduk, pola penyakit, beban layanan, waktu tempuh menuju rumah sakit, serta kebutuhan rujukan di setiap daerah.
Dalam penanggulangan TBC, tantangan berikutnya adalah memastikan pasien yang ditemukan melalui skrining dapat mengakses pengobatan dan menyelesaikan terapi. Praktisi kesehatan masyarakat Ngabila Salama menyarankan agar peran Pengawas Menelan Obat (PMO) kembali dioptimalkan untuk membantu memastikan kepatuhan pasien selama pengobatan.
Ngabila juga mendorong pengembangan metode deteksi dini TBC yang lebih terjangkau, mengingat biaya kartrid tes cepat molekuler (TCM) masih menjadi tantangan. Selain itu, edukasi mengenai TBC dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) perlu diberikan sejak usia dini.
“Edukasi sedini mungkin tentang tuberkulosis dan perilaku hidup bersih sehat sejak PAUD (pendidikan anak usia dini),” tutur Ngabila.
Perluasan pemeriksaan kesehatan, peningkatan kapasitas rumah sakit daerah, serta penguatan skrining dan pengobatan TBC merupakan upaya yang saling melengkapi. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari jumlah warga yang diperiksa, rumah sakit yang ditingkatkan kelasnya, atau kasus yang ditemukan, tetapi juga dari kemampuan sistem kesehatan memastikan masyarakat memperoleh layanan yang dibutuhkan secara berkelanjutan.
(*)
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
