Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan 12 isu strategis yang menjadi fokus pengawasan DPR pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.
Sejumlah isu yang menjadi sorotan di antaranya reformasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga perbaikan ketepatan sasaran bantuan sosial (bansos).
Puan mengatakan, fungsi pengawasan DPR pada masa sidang kali ini akan diarahkan pada berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dan membutuhkan tindak lanjut pemerintah.
“Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah,” kata Puan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Selain persoalan sosial dan kebencanaan, DPR juga akan mengawasi pemerataan program revitalisasi sekolah serta penanganan kasus perundungan anak.
Di sektor ekonomi, DPR akan menyoroti upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak. Perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal juga masuk dalam agenda pengawasan.
DPR turut menaruh perhatian pada penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.
Puan juga menyinggung persoalan penyadapan yang terjadi terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu isu yang menjadi perhatian DPR.
“Kita dihadapkan juga pada tantangan penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara, bahkan mengancam para pimpinan nasional,” ucap Puan.
Daftar 12 Isu Strategis Diawasi DPR
Berikut 12 isu strategis yang menjadi fokus pengawasan DPR pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027:
1. Penanganan kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia
2. Penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan
3. Penanganan kasus perundungan anak.
4. Upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak
5. Percepatan pembangunan rekonstruksi infrastruktur pascabencana
6. Gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang, dan pertanahan serta perizinan di kawasan industri
7. Perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial
8. Evaluasi penanganan karhutla dan percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak
9. Kesiapan dan akurasi data dalam reformasi program Jaminan Kesehatan Nasional
10. Pemerataan program revitalisasi sekolah
11. Perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal
12. Penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
